REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Persoalan demokrasi di Indonesia dinilai tidak semata-mata disebabkan oleh perilaku elite politik, korupsi, oligarki, atau politik dinasti.

Di balik berbagai persoalan tersebut terdapat masalah yang lebih mendasar, yakni pembelahan ideologi politik dan lemahnya pelembagaan nilai-nilai Pancasila dalam praktik kehidupan bernegara.

Hal itu disampaikan Prof Bakir Ihsan dalam pidato pengukuhan guru besarnya di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Dalam pidato berjudul “Ideologi Politik yang Terbelah: Institusionalisasi Pancasila untuk Konsolidasi Demokrasi di Indonesia”, Bakir menyoroti paradoks antara Pancasila sebagai ideologi yang diakui secara formal dan nilai-nilai yang justru mengarahkan praktik politik sehari-hari.

Dia menyebut selama ini ada anggapan persoalan demokrasi Indonesia hanya terletak pada elite yang buruk, korupsi, atau oligarki.

“Padahal masalah yang lebih mendasar adalah terjadinya pembelahan ideologi politik,” kata dia.

“Pancasila hidup dalam konstitusi, pidato, dan seremoni kenegaraan, tetapi pragmatisme-transaksional justru hidup dalam praktik politik sehari-hari,” ujar guru besar bidang Ideologi Politik tersebut menambahkan.

Menurut Bakir, Indonesia tidak sedang mengalami krisis ideologi karena seluruh kekuatan politik masih mengakui Pancasila sebagai dasar negara.

Persoalannya justru terletak pada lemahnya pelembagaan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan politik dan pemerintahan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika