REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV— Pemilu Israel yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober mendatang tidak hanya akan menentukan komposisi baru Knesset, tetapi juga menjadi arena pertarungan kepentingan antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan berbagai kekuatan politik di Israel.
Berbagai persoalan yang selama ini dianggap sebagai isu domestik Israel justru tidak dapat dilepaskan dari dinamika eksternal. Dampak serangan 7 Oktober 2023, perang di Gaza, keamanan perbatasan dengan Lebanon, hingga perang Amerika Serikat dan Israel dengan Iran menjadi faktor yang berpotensi menentukan arah pemilu.
Demikian analisis Amr Hasyim Rabi’, Wakil Direktur Pusat Studi Strategis dan Politik Al-Ahram, dalam melihat dinamika politik Israel menjelang pemilu Knesset, dikutip dari Aljazeera, Selasa (8/9/2026).
Menurutnya, persoalan ekonomi seperti membengkaknya belanja pertahanan dan migrasi tenaga profesional, serta persoalan sosial seperti polemik wajib militer bagi kelompok Haredi, memang tampak sebagai isu dalam negeri.
Namun, semuanya tetap berkaitan erat dengan kebijakan luar negeri dan kondisi perang yang terus berlangsung.
“Negara Israel yang relatif baru berdiri itu bekerja dalam sistem ekonomi perang yang berlangsung secara permanen,” kata Amr dalam analisisnya.
Pemilu Israel berlangsung hanya beberapa hari sebelum pemilu paruh waktu Kongres Amerika Serikat, yang dijadwalkan pada 3 November.
Amr menilai, Trump juga memiliki kepentingan besar terhadap hasil kedua pemilu tersebut. Ia memperkirakan Partai Republik menghadapi risiko kehilangan banyak kursi dan Partai Demokrat berpeluang memperoleh kemenangan.
Jika hal itu terjadi, ruang gerak pemerintahan Trump dalam dua tahun berikutnya dapat semakin terbatas.
Kondisi tersebut, menurut Amr, berpotensi membuat pemerintahan Trump bergerak seperti pemerintahan lame duck—istilah yang biasanya digunakan untuk menggambarkan presiden yang memasuki periode akhir kekuasaannya dan menghadapi keterbatasan politik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika