REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Forum Ulama Nahdliyyin (FUN) menggelar Halaqah Jam’iyyah Nahdlatul Ulama bertema "Menyelamatkan Marwah Syuriyah dan Kemuliaan Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA)" di Jakarta, Jumat (21/8/2026). Ketua FUN KH Mujib Qulyubi menegaskan, kegiatan itu bertujuan untuk menyatukan komitmen bersama para pengurus syuriyah dan tanfidziyah, serta puluhan pengasuh pesantren.
Tujuan mereka agar Muktamar NU mengedepankan otoritas moral, keteladanan, serta komitmen untuk menolak risywah atau suap. Menurut Kiai Mujib, tujuan utama sistem AHWA dalam pemilihan pimpinan PBNU untuk menghindari politik uang.
"Eh sekarang yang terjadi sebaliknya. PBNU sudah mengeluarkan Pedoman Penyampaian Usulan Nama Calon AHWA secara resmi ada lima poin. Tapi dalam pelaksanaan ditengarai banyak pelanggaran, baik prosedural maupun substansial. Indikasi 'tembak di tempat' dan paket lengkap dari institusi luar adalah bukti penyimpangan nyata," ujar Kiai Mujib kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (22/8/2026).
Ketua Tanfidziyah PWNU DKI KH Samsul Ma’arif menjelaskan, proses islah yang berlangsung antara Rais Aam Kiai Miftahul Ahyar dan Ketum PBNU Gus Yahya hanyalah lips service. "Islah itu hanya formalistik, di permukaan, sampai sekarang sejatinya tidak pernah ada islah antara keduanya. Bahkan dalam satu kesempatan bersama dengan Gus Yahya, DKI diminta mundur menjadi tuan rumah Muktamar, namun saya menolaknya," ujar KH Samsul.
Sementara KH Adnan Anwar menekankan agar calon Rais Aam dan Ketum PBNU memahami geopolitik kekinian. "Indonesia itu dijadikan target setelah Iran. Islam di Indonesia dianggap sebagai gangguan ekonomi mereka, makanya pesantren mulai di-bully. Beda sekali dengan zaman Kiai Said Aqil Siradj, saat itu pengkaderan jalan, universitas tumbuh, dan seterusnya," ujar KH Adnan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika