REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sejumlah tokoh dan aktivis Nahdlatul Ulama (NU) mendorong agar Muktamar ke-35 NU melahirkan kepemimpinan PBNU yang independen, berintegritas, dan terbebas dari kepentingan politik praktis.
Mereka menilai independensi penting agar NU tetap mampu menjalankan fungsi advokasi bagi masyarakat tanpa tersandera kepentingan kekuasaan.
Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada 27-30 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Wakil Katib Syuriyah PWNU DKI Jakarta, Taufik Damas, mengatakan kepemimpinan PBNU mendatang perlu menjaga jarak ideal dari lingkaran kekuasaan.
Menurut dia, posisi tersebut penting agar NU dapat tetap menyuarakan kepentingan masyarakat akar rumput, seperti petani, nelayan, dan pedagang kecil.
Taufik mengingatkan besarnya jumlah warga Nahdliyin tidak semestinya dijadikan alat tawar untuk mendapatkan posisi politik di pemerintahan.
"NU tidak boleh menjadi juru bicara presiden," kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Dia mengingatkan, kedekatan NU dengan penguasa harus dibatasi. NU tetap wajib berpolitik, namun dalam kerangka high politics, yaitu politik yang berbasis pada moralitas dan etika kebangsaan, bukan berburu posisi di pemerintahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika