REPUBLIKA.CO.ID, MADRID — Belum lama setelah pemerintah Spanyol menetapkan status darurat di Kota Ceuta akibat lonjakan mendadak arus migran, pemerintah setempat menyatakan bahwa krisis tersebut dipicu oleh informasi menyesatkan yang disebarkan jaringan penyelundup manusia.
Mereka memanfaatkan putusan terbaru Mahkamah Agung Spanyol untuk meyakinkan para migran bahwa mereka dapat memasuki Ceuta dan menetap di wilayah Spanyol.
Namun, penelusuran terhadap konten yang beredar di media sosial menunjukkan bahwa krisis ini tidak hanya dipenuhi rumor soal migrasi.
Seiring meningkatnya ketegangan di lapangan, krisis Ceuta berubah menjadi arena perang informasi yang dimanfaatkan sejumlah akun pro-Israel untuk mengarahkan perdebatan publik ke isu migrasi, keamanan, dan kebijakan Eropa.
Hal ini melalui pembesaran narasi, penyebaran video viral, serta pembingkaian ulang peristiwa dalam konteks politik yang provokatif.
Analisis terhadap aktivitas akun-akun tersebut menunjukkan bahwa perhatian mereka tidak semata-mata tertuju pada perkembangan krisis.
Sebaliknya, mereka memanfaatkan momentum yang tercipta akibat arus migran dan cepatnya penyebaran informasi di platform digital untuk memperkuat narasi tertentu yang berpotensi memicu perpecahan di Spanyol.
Krisis yang awalnya merupakan persoalan perbatasan itu pun berkembang menjadi medan kampanye pengaruh digital.
Spain, which never misses an opportunity to lecture Israel, has declared a state of emergency in Ceuta following the crisis over its immigration policy.
Maybe before it continues lecturing us, it’s time it explained to the world why it still maintains colonial enclaves in…
— Danny Danon ๐ฎ๐ฑ ืื ื ืื ืื (@dannydanon) July 30, 2026