REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI terus mematangkan penyelenggaraan haji yang inklusif bagi penyandang disabilitas dan jamaah lanjut usia untuk musim haji 2027. Penguatan dilakukan melalui penyusunan regulasi teknis, peningkatan kompetensi petugas, hingga penyempurnaan standar pelayanan di seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj, Puji Raharjo mengatakan, pendekatan haji inklusif tidak lagi sekadar berorientasi pada penyediaan fasilitas, tetapi harus menjadi bagian dari keseluruhan sistem penyelenggaraan haji.
"Haji inklusif harus hadir sejak manasik, pembinaan petugas, pelayanan, pendataan, hingga evaluasi. Kami memastikan penyandang disabilitas memperoleh akses, layanan, dan dukungan mobilitas yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka," ujar Puji lewat keterangan tertulis, Selasa (21/7/2026).
Puji menjelaskan, pada penyelenggaraan haji 2026 Kemenhaj telah menerapkan konsep Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan. Dalam pelaksanaannya, Komite Nasional Disabilitas (KND) dilibatkan dalam pelatihan petugas serta pemantauan layanan di Tanah Suci.
Selain itu, Kemenhaj menerapkan skema murur dan safari wukuf sebagai bentuk akomodasi bagi jamaah lanjut usia, penyandang disabilitas, jamaah berisiko tinggi, beserta pendampingnya.
Untuk penyelenggaraan haji 2027, Kemenhaj tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis, antara lain menyusun regulasi teknis haji inklusif, memperkuat pendataan jamaah disabilitas, menetapkan standar operasional pelayanan berdasarkan ragam disabilitas, serta memasukkan materi layanan disabilitas dalam manasik haji dan pelatihan petugas.
"Kami menerima hasil pemantauan KND sebagai masukan untuk memperkuat penyelenggaraan Haji 2027 yang aman, aksesibel, adil, dan menghormati martabat setiap jamaah,”kata Puji.
Ikuti Whatsapp Channel Republika