REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR -- Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI Mochamad Irfan Yusuf menegaskan, tidak ada ruang bagi praktik korupsi maupun pelanggaran di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Integritas, menurut dia, menjadi fondasi utama dalam membangun kementerian baru yang mengemban amanah penyelenggaraan ibadah haji.
Penegasan itu disampaikan Menhaj saat memberikan arahan kepada 261 aparatur sipil negara (ASN) hasil mutasi yang mengikuti Entry Program Kementerian Haji dan Umrah di Bogor, Jawa Barat, Senin (20/7/2026).
"Kita tidak main-main dengan haji. Kita mendapatkan amanah untuk mengelola penyelenggaraan haji, terlebih ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan ibadah," ujar Gus Irfan, panggilan akrabnya, dalam siaran persnya, Selasa (21/7/2026).
Ia menegaskan, peningkatan kualitas pelayanan kepada jamaah haji merupakan amanat langsung Presiden Prabowo Subianto sejak awal pembentukan Badan Penyelenggara Haji yang kemudian bertransformasi menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
"Pesan Presiden sejak awal adalah memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. Pesan itu harus menjadi dasar dalam setiap pekerjaan kita," ucapnya.
Menurut Gus Irfan, kehadiran 261 ASN baru akan memperkuat organisasi sekaligus mendukung percepatan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi. Ia memastikan pengembangan karier di lingkungan Kemenhaj akan didasarkan pada kapasitas dan kinerja pegawai.
"Jenjang karier di sini disesuaikan dengan kapasitas dan kinerja. Karena kementerian ini terus berkembang, peluang karier semakin terbuka. Kesempatan menjadi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji juga cukup luas," katanya.
Gus Irfan mengungkapkan, seluruh pegawai yang bergabung telah melalui proses seleksi dan pemeriksaan rekam jejak secara ketat. Bahkan, Kemenhaj berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum menerima mereka.
"Sebelum bergabung, kami melakukan pemeriksaan secara serius, termasuk berkoordinasi dengan kejaksaan dan KPK. Setelah dinyatakan aman, baru kami terima di Kementerian Haji dan Umrah," jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa Kemenhaj merupakan salah satu kementerian yang mendapat perhatian khusus dari Presiden dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih.
"Kementerian kita termasuk yang paling diwanti-wanti Presiden agar tidak melakukan korupsi dan pelanggaran. Tim kita sudah diseleksi berlapis. Fondasi integritas ini harus terus dijaga karena kalau sejak awal tidak memiliki integritas, akan sulit memperbaikinya," katanya.
Selain integritas, Gus Irfan meminta seluruh ASN baru membangun budaya kerja yang disiplin, tepat waktu, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan jamaah. Menurut dia, setiap unit di Kemenhaj memiliki keterkaitan sehingga ego sektoral harus ditinggalkan.
"Kita harus meninggalkan ego sektoral. Kerja sama harus berjalan dengan baik karena seluruh tugas saling terkait. Saya berharap kita membangun budaya kerja kolaboratif yang berfokus pada pelayanan jamaah," ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa persiapan penyelenggaraan haji 2027 telah dimulai sehingga para ASN baru harus segera beradaptasi dengan ritme kerja kementerian.
"Kita sudah berlari menyiapkan haji 2027. Seluruh peserta harus segera belajar dan beradaptasi. Kalau tidak, akan tertinggal," ucapnya.
Menutup arahannya, Gus Irfan meminta seluruh pegawai menjaga nama baik Kementerian Haji dan Umrah, baik saat menjalankan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari.
"Saya tidak ingin ada cerita negatif berupa pelanggaran atau perbuatan yang dikaitkan dengan Kementerian Haji dan Umrah, meskipun dilakukan di luar kantor. Jaga nama baik kementerian ini," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika