REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia kini memasuki babak baru yang lebih terintegrasi. Menempatkan isu ini sebagai agenda prioritas nasional pada tahun 2026, pemerintah tidak lagi bergerak sendiri. Sebuah gerakan kolaboratif berskala nasional melalui Multi-Stakeholder Forum (MSF) Pengentasan Kemiskinan resmi diperkuat untuk menjembatani berbagai sektor demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Digagas oleh Forum Zakat (FOZ), Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI), dan Humanitarian Forum Indonesia (HFI), MSF hadir sebagai jawaban atas tantangan fragmentasi kelembagaan di Indonesia. Platform ini menyatukan aktor filantropi, pemerintah, sektor swasta, akademisi, hingga masyarakat sipil agar tidak lagi berjalan sendiri-sendiri dalam mengentaskan kemiskinan.

Dari Meja Diskusi Menuju Aksi Nyata 90 Hari

Sebagai tonggak penting transisi dari perencanaan ke tindakan nyata, MSF menggelar Workshop Transisi Menuju Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan pada Jumat (3/7/2026). Rangkaian ini merupakan kelanjutan dari proses panjang sejak awal tahun 2026 yang meliputi diskusi sektoral, Focus Group Discussion (FGD), asesmen lapangan, hingga rembuk desa.

Hadir memberikan sambutan, Sekretaris Umum FOZ, Udhi Tri Kurniawan, memberikan pemaparan mendalam mengenai tantangan riil dalam mengeksekusi forum kolaborasi ini. Menurutnya, skema transisi yang digagas oleh MSF bukanlah perkara yang mudah, namun menjadi keharusan di tengah kondisi sosial-ekonomi masyarakat saat ini.

"MSF menggagas skema yang sebenarnya tidak mudah, tapi kita harus lakukan dan implementasikan. Dengan kondisi yang sekarang, maka permasalahan kemiskinan bukan hanya bahasan diskusi di atas kertas, namun juga penyelesaian yang konkret," tegas Udhi.

Menjahit Potensi Desa, Mengikis Fragmentasi

Direktur Eksekutif PFI, Rully Amrullah, memaparkan bahwa potret sosiologis Indonesia saat ini masih dipenuhi tantangan besar di tingkat akar rumput. Berdasarkan data makro, terdapat sekitar 10.467 desa sangat tertinggal, puluhan ribu desa rawan bencana, serta mayoritas desa yang belum mandiri secara ekonomi dan fasilitas kesehatan.

Namun di balik tantangan tersebut, desa menyimpan potensi yang sangat besar. MSF mencatat ada 49% populasi masyarakat yang menetap di desa, perputaran Dana Desa yang mencapai Rp71 triliun, serta keberadaan 146.876 industri kecil dan mikro.

"Potensi-potensi besar inilah yang berusaha kami jahit melalui kolaborasi lintas sektor antara FOZ, PFI, HFI, PSI Agro, dan Global Compact, baik dalam aspek pendanaan, riset, hingga implementasi," ujar Rully. 

MSF sendiri menerapkan strategi co-creation (ko-kreasi) program yang berbasis pada temuan masalah di lapangan dan diselaraskan dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Lebih lanjut, Udhi menggarisbawahi bahwa kunci dari keberhasilan pengentasan kemiskinan ini terletak pada sejauh mana para pemangku kepentingan mampu menurunkan ego sektoral untuk menghasilkan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat bawah.

"Maka butuh kolaborasi beberapa pihak dan stakeholder sehingga menghasilkan praktik baik yang tidak hanya berhenti dalam ruang perencanaan, tapi sampai pada ruang engagement (keterlibatan aktif bersama masyarakat)," jelas Udhi menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika