Ahad 21 Jun 2026 05:48 WIB

Dinamika Terjadi Jelang Munas-Konbes NU, Sejumlah Masyayikh Serukan Pembatalan Perubahan AHWA

Penambahan syarat calon anggota AHWA harus berasal dari syuriyah diminta dibatalkan

Rep: Muhyiddin/ Red: A.Syalaby Ichsan

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya didampingi Sekjen PBNU Amin Said Husni menyampaikan keterangan terkait dinamika kepengurusan di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (3/12/2025). Dalam kesempatan tersebut, Gus Yahya menegaskan bahwa dirinya tetap menjabat sebagai Ketua Umum PBNU hasil Muktamar NU ke-34 di Lampung. Selain itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) saat ini tetap menjalankan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya bersama seluruh struktur kepengurusan di semua tingkatan dan tidak ada satu pun agenda atau program yang mengalami hambatan dalam pelaksanaannya, termasuk telah mengoordinasikan langkah-langkah untuk berkontribusi dalam penanggulangan dampak bencana alam di berbagai daerah yang sedang terjadi.

REPUBLIKA.CO.ID,KEDIRI — Sejumlah masyayikh dan ulama Nahdlatul Ulama (NU) menyerukan agar berbagai usulan perubahan terkait mekanisme pemilihan anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dibatalkan menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU.

Seruan tersebut disampaikan dalam Ramah Tamah Masyayikh Nahdlatul Ulama yang digelar di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur, Sabtu (20/6/2026), sebagaimana keterangan tertulis yang disampaikan Wakil Ketua Umum PBNU, KH Amin Said Husni.

Baca Juga

Dalam seruan tersebut, para masyayikh meminta agar Munas Alim Ulama dan Konbes NU diselenggarakan dengan penuh kebijaksanaan dan tidak menetapkan materi yang berpotensi mengurangi hubungan historis, kultural, dan spiritual antara NU dengan para ulama serta pondok pesantren.

"Para masyayikh meminta agar pengaturan mengenai syarat dan mekanisme pemilihan anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) tetap menjaga karakter AHWA sebagai forum keulamaan yang bertumpu pada kedalaman ilmu, keteladanan akhlak, keluasan pengabdian, dan pengakuan keulamaan di lingkungan Nahdlatul Ulama," demikian bunyi seruan tersebut dikutip pada Sabtu (20/6/2026).

Para masyayikh secara tegas meminta agar usulan penambahan syarat calon anggota AHWA yang harus berasal dari pengurus syuriyah dan didasarkan pada representasi kewilayahan dibatalkan. Mereka juga meminta agar usulan perubahan terhadap larangan rangkap jabatan politik tidak dilanjutkan.

Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf mengumumkan rotasi Syaifullah Yusuf dari jabatan sekjen PBNU menjadi Ketua PBNUselepas rapat Tanfidziyah yang digelar di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (28/11/2025).

Ikuti Whatsapp Channel Republika