REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON— Dalam langkah yang tampak seperti upaya mengakhiri konfrontasi yang nyaris mengguncang Timur Tengah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tercapainya kesepakatan awal dengan Iran untuk menghentikan permusuhan dan membuka jalan bagi perundingan yang lebih luas.
Namun, apa yang seharusnya menjadi terobosan diplomatik justru dengan cepat berubah menjadi sumber kontroversi baru di Amerika Serikat.
Kalangan politik di Washington mendapati diri mereka dihadapkan pada sebuah kesepakatan yang teksnya belum pernah mereka lihat, sementara pemerintahan Trump masih enggan mempublikasikan rincian isi perjanjian tersebut.
Perdebatan sengit yang berkembang di lingkaran pengambil kebijakan dan Kongres AS ini menjadi sorotan berbagai media terkemuka Amerika, sebagaimana dilaporkan Aljazeera, dikutip Kamis (18/6/2026).
Surat kabar The New York Times, dalam laporan beritanya, menyebut bahwa kesepakatan awal penghentian permusuhan itu memicu campuran antara optimisme yang berhati-hati dan rasa frustrasi di kalangan anggota Kongres.
Bahkan sejumlah politisi Partai Republik enggan memberikan pujian terhadap kesepakatan yang hingga kini belum diungkap isi dan detailnya oleh pemerintah.
Kebingungan di Kongres
Menurut laporan tersebut, Pemimpin Mayoritas Republik di Senat, John Thune, mengakui bahwa para legislator belum menerima salinan kesepakatan itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika