REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Ketua Umum Gerakan Pengasuh Pesantren Indonesia (GAPPI), KH M Cholil Nafis mengusulkan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melibatkan dapur-dapur mandiri yang telah dimiliki pondok pesantren. Menurut dia, langkah tersebut dapat menjadi solusi untuk mencegah praktik korupsi sekaligus memastikan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi secara tepat sasaran.
Usulan tersebut disampaikan menyusul penetapan dan penahanan tiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program MBG.
Pengasuh Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat, itu menilai pemerintah perlu mengubah strategi pelaksanaan program dengan memanfaatkan ekosistem yang telah berjalan di masyarakat, dibandingkan membangun proyek pengadaan secara terpusat yang rawan dimanipulasi.
"Kita harus bisa membaca kearifan lokal masing-masing tempat untuk pemenuhan gizinya. Jadi yang menjadi patokan bukan membangunnya (proyek fisik), tapi terpenuhi gizinya dari masyarakat kita," ujar Kiai Cholil dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).
Ia mencontohkan, pondok pesantren maupun lembaga pendidikan keagamaan pada umumnya telah memiliki dapur mandiri dan kantin yang berfungsi dengan baik. Karena itu, pemerintah dinilai dapat menggandeng sistem yang telah tersedia sehingga tidak terjebak pada proyek pengadaan fisik yang berpotensi menjadi ladang mencari keuntungan pribadi.
Menurut Kiai Cholil, kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan pejabat lainnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, harus menjadi pelajaran bagi pemerintah agar penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kompetensi dan integritas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika