REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf mengatakan meski kuota haji 2027 belum diumumkan oleh otoritas Arab Saudi, namun berdasarkan timeline (lini masa) yang diterima Kemenhaj, tetap mengacu pada kuota tahun berjalan.
“Kuota tidak tertulis resmi jelas angkanya tapi di dalam dokumen yang kami terima tanggal 13 Dzulhijah semua negara diharapkan menggunakan data yang sudah berjalan. Artinya kita menggunakan data 221 ribu ini sebagai acuannya,” ujar Gus Irfan di Bandara Soekarno Hatta, Banten, Senin(8/6/2026).
Gus Irfan mengatakan, Pemerintah Indonesia telah menerima dokumen timeline penyelenggaraan ibadah haji dari Pemerintah Arab Saudi. Dokumen tersebut berisi berbagai tahapan dan tenggat waktu yang harus dipenuhi negara pengirim jamaah untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027.
Gus Irfan menjelaskan, kuota haji ini akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji utamanya di dalam negeri. Di samping itu, ia menjelaskan dalam dokumen timeline tersebut Pemerintah Arab Saudi menetapkan rasio tenaga kesehatan sebanyak 1,5 dokter dan 1,7 perawat untuk setiap 1.000 peserta haji.
Dengan kuota jamaah Indonesia yang mencapai lebih dari 200 ribu orang, kebutuhan tenaga kesehatan diperkirakan mencapai sekitar 300 dokter dan hampir 400 perawat.“Karena itu 2027 kita harus bekerja keras untuk memenuhi itu,”ujar Menhaj Irfan.
Selain itu, Pemerintah Arab Saudi menetapkan bahwa proses kontrak layanan haji harus dilakukan melalui platform Nusuk dan pembayaran menggunakan sistem e-wallet.
Menurut Menhaj, Pemerintah Arab Saudi terus mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-Nusuk guna mempermudah seluruh proses pelayanan jamaah haji.“Ini semakin ke sini Pemerintah Arab Saudi semakin memaksimalkan penggunaan aplikasi e-Nusuk, sehingga akan lebih memudahkan bagi semua jamaah,” kata Menhaj.
Ikuti Whatsapp Channel Republika