REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH — Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan seluruh petugas haji 2027 wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) di barak guna memberikan kualitas pelayanan yang lebih prima kepada jamaah haji Indonesia.
"Ke depan kami pastikan semua petugas harus mengikuti pelatihan. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa kualitas layanan sangat dipengaruhi oleh kesiapan petugas sebelum bekerja," kata Dahnil di Makkah, Arab Saudi, Rabu(3/6/2026).
Kewajiban mengikuti pelatihan tersebut berlaku komprehensif bagi seluruh unsur tanpa terkecuali, mulai dari Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Petugas Haji Daerah (PHD), hingga petugas kloter dan embarkasi.
View this post on Instagram
Kebijakan tersebut diharapkan mampu menutup kesenjangan keterampilan antara petugas yang direkrut secara nasional maupun daerah. Dahnil menjelaskan, sebagai wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dan kenyamanan jamaah, Kementerian Haji dan Umrah juga akan melakukan inovasi struktural dengan membentuk Daerah Kerja (Daker) Armuzna secara khusus pada operasional haji 2027.
Dahnil menjelaskan, satuan kerja baru tersebut akan berfokus penuh menangani seluruh operasional di titik-titik krusial, yakni kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna)."Ke depan kami akan membentuk Daker Armuzna yang memang secara khusus bertugas hanya di Armuzna," ujar Dahnil.
Dengan adanya unit khusus tersebut, petugas yang ditempatkan tidak lagi dibebani tugas tambahan di sektor lain. Mereka dapat memusatkan seluruh tenaga dan perhatiannya untuk mengawal kelancaran pergerakan serta memastikan keselamatan jutaan jamaah pada fase puncak ibadah haji.
Inovasi dan perbaikan kapasitas petugas itu merupakan hasil evaluasi positif dari penyelenggaraan haji 2026. Persiapan matang yang dilakukan lebih awal diyakini menjadi kunci utama untuk menghadirkan penyelenggaraan haji yang semakin tertib, profesional, dan berorientasi penuh pada keselamatan jamaah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika