REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menghormati seluruh pandangan fikih terkait penyembelihan hewan dam bagi jamaah haji Indonesia, termasuk fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun keputusan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah.

Menurut Dahnil, surat edaran Kemenhaj memang dibuat untuk memberikan ruang kepada perbedaan pandangan atau khilafiyah yang berkembang di tengah umat Islam.

“Terkait dengan dam, surat edaran Dam dari Kementerian Haji yang menyatakan memberikan ruang yang sangat luas kepada perbedaan fikih atau khilafiyah di kalangan jamaah terutama jamaah haji, kami tentu menghormati misalnya keputusan fatwa dari MUI yang mengharuskan dam dipotong di Tanah Haram,” kata Dahnil dalam keterangannya, Jumat (15/5/2026). 

Meski demikian, pemerintah juga menghormati pandangan ulama dan organisasi Islam lain yang memperbolehkan penyembelihan dam dilakukan di Tanah Air. “Tapi kami juga menghormati keputusan Tarjih Muhammadiyah yang memperbolehkan pemotongan dam di tanah air maupun beberapa pesantren atau beberapa kelompok Islam yang menyatakan boleh dipotong di tanah air,” kata dia.

Pasar Hewan Kakiyah salah satu tempat favorit penyembelihan dam - (Republika/ Nashih Nashrullah)

Karena itu, kata Dahnil, jamaah dipersilakan mengikuti pandangan fikih yang diyakininya masing-masing. Jamaah yang meyakini dam boleh disembelih di Indonesia dapat melaksanakannya melalui lembaga zakat maupun di daerah asalnya.

“Jamaah yang yakin bisa dipotong di tanah air, monggo silahkan dipotong di tanah air melalui lembaga-lembaga zakat di tanah air maupun dipotong di kampungnya masing-masing atau tempat tinggalnya masing-masing,” ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika