REPUBLIKA.CO.ID, GAZA— Ketegangan menyelimuti panggung politik dan militer di Jalur Gaza, di tengah pertanyaan mendesak mengenai nasib perjanjian gencatan senjata.
Di saat koridor-koridor Dewan Perdamaian membicarakan kesimpulan positif, pergerakan di lapangan dan sikap-sikap politik justru menandakan akan terjadinya ledakan dalam waktu dekat.
Di tengah tinjauan internasional yang mencakup periode dari Oktober lalu hingga Mei ini, muncul pertanyaan mendasar: apakah dimulainya kembali perang sudah tak terelakkan?
Dalam konteks ini, pakar urusan Israel Muhannad Mustafa berpendapat bahwa hal positif yang disampaikan Direktur Eksekutif Dewan Perdamaian Nikolay Mladenov tidak mendapat respons di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Mustafa menjelaskan dalam wawancaranya dengan Aljazeera, dikutip Kamis (7/5/2026), bahwa ketiadaan pernyataan resmi Israel menegaskan arah ini dan juga berarti penolakan terselubung terhadap tuntutan masuknya bantuan sekaligus penghentian operasi militer.
Pembicaraan antara Mladenov dan Netanyahu ini terjadi setelah pertemuan sebelumnya di Kairo antara Mladenov dan Gerakan Perlawanan Islam Hamas yang bersikeras bahwa pelaksanaan kewajiban tahap pertama harus diselesaikan sebelum beralih ke tahap kedua.
Hamas juga menyerukan kepada PBB dan para mediator untuk menegakkan penghormatan terhadap gencatan senjata dan mencegah Tel Aviv mengabaikan komitmen keamanan dan kemanusiaannya terhadap sektor Gaza dan penduduknya.
Mustafa menegaskan bahwa Perdana Menteri Israel benar-benar berupaya untuk kembali ke titik awal dan menyelesaikan operasi militer menjelang pemilihan umum Israel dengan mencoba meyakinkan pemerintahan Donald Trump bahwa jalur diplomatik untuk melucuti senjata Hamas telah habis.
Lihat postingan ini di Instagram
Ikuti Whatsapp Channel Republika