REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON— Pemerintahan Amerika Serikat kini menghadapi sebuah paradoks strategis yang jelas. Di satu sisi, Washington dan Tel Aviv tengah menjalankan perang terhadap Iran dengan dalih menghancurkan program nuklirnya.
Namun di sisi lain, muncul tekanan yang tidak biasa di Kongres agar pemerintahan Donald Trump mengakui sesuatu yang selama ini diabaikan—bahkan mungkin disembunyikan—yakni keberadaan arsenal nuklir Israel yang tidak pernah diumumkan secara resmi.
Dalam langkah yang menyimpang dari tradisi bipartisan, 30 anggota Partai Demokrat di DPR AS, dipimpin oleh Joaquin Castro, mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Mereka mendesak diakhirinya kebijakan bungkam resmi terhadap kemampuan nuklir Israel.
Para legislator tersebut mendasarkan tuntutan mereka pada prinsip transparansi. Mereka menegaskan, risiko salah perhitungan, eskalasi, dan penggunaan senjata nuklir dalam situasi saat ini bukan sekadar teori. Mereka juga menyoroti kontradiksi dalam kebijakan AS:
“Kita tidak bisa membangun kebijakan yang konsisten untuk mencegah proliferasi nuklir di Timur Tengah, sambil tetap mempertahankan kebijakan bungkam terhadap kemampuan nuklir salah satu pihak utama dalam konflik yang sedang berlangsung,” kata dia, dilansir dari Aljazeera, Kamis (7/5/2026).
Menurut Jeremy Shapiro, langkah ini mencerminkan penurunan tajam dukungan tradisional terhadap Israel di dalam Partai Demokrat. Hal itu dipicu oleh meningkatnya kemarahan atas korban sipil di Gaza dan Lebanon.
Survei dari Pew Research Center menunjukkan bahwa sekitar 80 persen pemilih Demokrat kini memandang Israel secara negatif dan menuntut agar negara tersebut dimintai pertanggungjawaban sesuai standar internasional yang sama dengan negara lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika