REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN — Pemerintah Iran menolak keras rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, mengenai inisiatif angkatan laut yang dijuluki "Project Freedom". Teheran memperingatkan bahwa keterlibatan AS dalam pengelolaan Selat Hormuz akan dianggap sebagai pelanggaran nyata terhadap kerangka gencatan senjata yang ada.
Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, mengeluarkan peringatan tajam kepada Washington. Ia menegaskan, intervensi AS dalam pengaturan maritim yang tengah berkembang di Selat Hormuz akan mencederai kesepahaman gencatan senjata.
Dilansir dari Al Mayadeen, Azizi menekankan, Iran tidak akan menerima kendali eksternal atas salah satu jalur air paling strategis di dunia tersebut. Hal ini disampaikan di tengah ketegangan yang terus berlanjut setelah konfrontasi selama berbulan-bulan di kawasan tersebut.
Secara langsung, Azizi menepis inisiatif "Project Freedom" milik Trump. Dia menyatakan bahwa pengelolaan Selat Hormuz dan kawasan Teluk secara lebih luas "tidak akan ditentukan oleh unggahan khayalan Trump." Pernyataan tersebut mencerminkan penolakan tegas Teheran terhadap upaya AS yang ingin memposisikan diri sebagai wasit lalu lintas maritim di wilayah itu.
Iran Menepis Narasi AS Pejabat Iran tersebut juga mengkritik narasi AS seputar keamanan maritim, yang ia sebut sebagai skenario "permainan saling menyalahkan" (blame game). Menurut dia, retorika semacam itu mencerminkan upaya Washington untuk membentuk bingkai politik atas perkembangan di Selat Hormuz. Dia pun menegaskan, Iran tetap menegaskan kedaulatannya atas perairan teritorial dan rute strategis miliknya.
Nada lebih keras datang dari penasihat senior Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, Mayjen Mohsen Rezaei. Ia menuding AS melakukan praktik bajak laut dan memperingatkan Washington untuk bersiap menghadapi "kuburan" bagi kapal induk dan pasukannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika