REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof KH Shofiyullah Muzammil mendukung wacana “war tiket” haji yang tengah dikaji Kementerian Haji dan Umrah RI. Namun, ia mengingatkan agar skema tersebut tidak mengabaikan prinsip keadilan (‘adalah) dan kemampuan (istitha’ah) bagi calon jamaah.
"Setuju war tiket haji diterapkan dengan catatan tidak meninggalkan prinsip ‘adalah dan istitha’ah," ujar Kiai Shofi saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (10/4/2026).
Menurut dia, konsep “war tiket” tidak boleh diposisikan sebagai tujuan utama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Skema tersebut hanya merupakan instrumen atau pelengkap (tahsiniyat) untuk membantu distribusi keberangkatan jamaah.
“War tiket bukan tujuan, tetapi hanya alat tahsiniyat untuk distribusi,” ucapnya.
Ia menegaskan, aspek yang lebih mendasar dalam pengelolaan haji justru terletak pada keadilan akses bagi seluruh calon jamaah. Keadilan tersebut mencakup berbagai dimensi, mulai dari antrean panjang, prioritas bagi lansia, kondisi ekonomi, hingga kesenjangan literasi teknologi.
View this post on Instagram
Ikuti Whatsapp Channel Republika