REPUBLIKA.CO.ID,WASHINGTON — Pengumuman gencatan senjata dengan Iran yang disampaikan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald J Trump pada Selasa (7/4/2026) waktu setempat terjadi di tengah upaya pemakzulan dari Kongres atas kebijakan perang presiden dari Partai Republik tersebut.
Meski demikian, upaya gencatan senjata dua pekan tersebut dilaporkan tidak menyurutkan gelombang desakan impeachmant dari Demokrat untuk mencopot Trump melalui Amandemen ke-25. Laporan Axios menyebutkan, meski dukungan dari Partai Republik sulit terwujud, Demokrat bertekad menunjukkan kepada pemilih bahwa mereka melakukan segala upaya untuk melengserkan Trump.
Sejumlah langkah hukum telah dimulai di Capitol Hill. Anggota Dewan dari Michigan Shri Thanedar dan dari Texas, Jasmine Crocket telah mengirim surat kepada Wakil Presiden J.D. Vance dan Kabinet untuk mendesak pencopotan Trump. Sementara itu, perwakilan dari Connecticut, John Larson, memperkenalkan pasal-pasal pemakzulan yang menyoroti keterlibatan Trump dalam perang Iran sebagai pelanggaran serius.
Perwakilan dewan dari Arizona, Yassamin Ansari juga berencana mengajukan pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan Pete Hegseth atas perannya dalam konflik tersebut.
Retorika "Zaman Batu"
Sebelum gencatan senjata selama dua pekan disepakati, Trump sempat mengeluarkan ancaman mengerikan melalui platform Truth Social. Ia menyatakan bahwa jika Iran tidak membuka Selat Hormuz sesuai tenggat waktu, maka "seluruh peradaban akan mati malam ini, dan tidak akan pernah bangkit kembali."
Pernyataan ini memicu kemarahan luas. Senator Ed Markey dari Massachuset, menegaskan, Donald Trump tidak bisa begitu saja mengancam akan melakukan kejahatan perang dengan impunitas. "Kongres harus segera bersidang untuk menghentikan perang ini dan mencopotnya,"ujar dia dikutip Axios.
Meski demikian, Wakil Presiden J.D. Vance tetap mendukung sang Presiden. Ia menyatakan bahwa pemerintah masih memiliki banyak opsi yang belum digunakan untuk menghadapi Iran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika