REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Biaya penerbangan haji dinilai berpotensi mengalami kenaikan di tengah krisis energi global. Meski demikian, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI memastikan kenaikan tersebut tidak akan dibebankan kepada jamaah yang sudah melunasi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih).

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan, pemerintah telah mengantisipasi potensi kenaikan harga avtur yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun depan.

“Terkait dengan kenaikan harga avtur penerbangan baik dari pihak Saudi dan kita, sama-sama masih bisa mengendalikan dengan baik, yang jelas dari sisi pemerintah Indonesia tidak akan membebankan kepada jamaah haji Indonesia,” ujar Dahnil kepada Republika, Kamis (2/4/2026).

Jamaah calon haji kelompok terbang (kloter) ketiga Embarkasi Medan bersiap memasuki pesawat di Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (5/5/2025). Sebanyak 353 jamaah calon haji dari Medan, Deli Serdang, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Utara, Asahan, Binjai, Padang Sidempuan, Padang Lawas, Toba, Samosir dan Pakpak Barat diberangkatkan ke Tanah Suci. - (ANTARA FOTO/Yudi Manar)

Pernyataan ini disampaikan Dahnil usai pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Abdulfattah bin Sulaiman Mashat, di Madinah pada Ahad (29/3/2026), yang membahas berbagai kesiapan haji 2026 di tengah dinamika global, khususnya di sektor energi. 

Menurut Dahnil, perhatian pemerintah saat ini tidak hanya pada aspek transportasi, tetapi juga pada ketersediaan logistik pangan bagi jamaah Indonesia di Tanah Suci. Ia mengaku telah mengonfirmasi langsung kesiapan tersebut kepada otoritas Arab Saudi. 

“Saya mengonfirmasi atensi tersebut kepada pemerintah Saudi dan otoritas terkait di Saudi, pihak Saudi menyatakan tidak ada masalah dengan ketersediaan pangan selama musim haji nanti, dan sampai beberapa bulan ke depan semoga eskalasi konflik menurun,” kata Dahnil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika