REPUBLIKA.CO.ID,MADINAH — Kementerian Haji dan Umrah RI mempercepat persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M dengan menitikberatkan pada aspek keselamatan jamaah di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah, sekaligus menghadirkan fleksibilitas layanan ibadah.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), Puji Raharjo menegaskan, langkah mitigasi keamanan menjadi prioritas utama pemerintah dalam menghadapi potensi eskalasi konflik di kawasan.
”Keselamatan jamaah tetap menjadi prioritas utama bagi kami. Mengingat kondisi eskalasi di Timur Tengah, kami tengah menyiapkan beberapa skenario mitigasi yang komprehensif untuk memastikan jamaah dapat beribadah dengan aman dan tenang,” ujar Puji dalam keterangan tertulis, Selasa (31/3/2026).
Selain aspek keamanan, pemerintah juga mematangkan skema layanan ibadah yang lebih fleksibel. Di antaranya penerapan Tanazul (pemulangan lebih awal atau penundaan) dan Murur (melintas di Muzdalifah) guna menjaga kelancaran mobilitas jamaah. Kemenhaj juga menyiapkan mekanisme pembayaran Dam (denda atau sembelihan) dengan prinsip kemudahan dan kebebasan bagi jamaah. Pembayaran Dam dapat dilakukan baik di Tanah Suci maupun di Tanah Air.
“Pemerintah memberikan kebebasan kepada jamaah sesuai keyakinan masing-masing. Kami hanya memfasilitasi dan memberikan kemudahan agar jamaah bisa melaksanakannya sesuai pilihan mereka,” ucap Puji.
Ikuti Whatsapp Channel Republika