REPUBLIKA.CO.ID, GAZA— Faksi-faksi Palestina dan kelompok-kelompok suku mengecam rencana mantan utusan PBB Nikolay Mladenov untuk pelucutan senjata di Jalur Gaza.
Rencana tersebut didasarkan pada pendekatan bertahap dan berjenjang, dengan prinsip keselarasan dalam pelaksanaan antara langkah-langkah Israel dan komitmen Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), dalam kerangka jadwal yang ketat dan bertahap.
Gerakan Jihad Islam menyatakan senjata perlawanan adalah milik rakyat Palestina dan sarana untuk mencapai tujuannya, terutama mengakhiri pendudukan dan mendirikan negara merdeka.
Sementara itu, Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina menegaskan perlawanan adalah hak yang sah yang timbul dari berlanjutnya pendudukan dan pelanggaran. Gerakan ini memperingatkan seruan untuk menyerahkan senjata tanpa mewujudkan hak-hak nasional.
Di sisi lain, Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menekankan penolakan terhadap segala penyimpangan rencana penyelesaian yang menguntungkan tuntutan Israel, menegaskan bahwa segala pengaturan terkait senjata harus berada dalam kerangka posisi Palestina yang bersatu.
Dalam konteks yang sama, kelompok-kelompok suku Palestina menegaskan bahwa senjata perlawanan merupakan hak kolektif yang tidak dapat dilepaskan sebelum berakhirnya pendudukan dan pendirian negara, serta menekankan bahwa prioritas utama adalah menghentikan perang dan memberikan perlindungan bagi rakyat Palestina.
Berikut ini rincian pernyataan faksi-faksi Palestina terhadap rencana pelucutan senjata sebagaimana dilansir Aljazeera, Ahad (29/3/2026).
Jihad Islam
Pemimpin Gerakan Jihad Islam, Ismail al-Sandaoui, menegaskan inti dari krisis di wilayah Palestina terletak pada adanya pendudukan. Senjata perlawanan adalah konsekuensi alami dari pendudukan ini, dan dengan hilangnya pendudukan tersebut, semua penyebab ketegangan dan konflik pun akan lenyap," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika