REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Sebagian warga Kabupaten Jember dan Bondowoso yang tinggal di sekitar Pondok Pesantren (Ponpes) Mahfilud Dluror, merayakan Lebaran lebih awal dibandingkan pemerintah. Warga di sekitar ponpes yang terletak di Kabupaten Jember, Jawa Timur, itu menunaikan shalat Id pada Kamis (19/3/2026).
Ribuan warga berbondong-bondong melaksanakan shalat Id di Masjid Salafiyah Syafi’iyah dan kompleks Ponpes Mahfilud Dluror di Desa Suger Kidul, Kecamatan Jelbuk. Lokasinya berada di perbatasan Kabupaten Jember dan Bondowoso.
"Metode penentuan 1 Syawal sudah diterapkan sejak dulu oleh kiai sepuh seperti itu," kata Kiai Hafid Malik yang menjadi imam shalat Id di Masjid Slafiyah Syafi'iyah kepada awak media.
Warga di sekitar Ponpes Mahfilud Dluror memang menjalankan ibadah puasa lebih dulu pada Selasa (17/2/2026). Hal itu karena penentuan awal puasa berdasarkan Kitab Salaf Nushatul Majaalis wa Muntahobul Nafaais yang diterapkan sejak 1826. Mereka tidak menggunakan metode hisab dan rukyat seperti yang dilaksanakan pemerintah dan Muhammadiyah.
"Semua yang puasa, baik semua dan yang tidak puasa kurang bagus. Mudah-mudahan puasa kita semua diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala (SWT)," tutur Kiai Hafid.
Dia pun mengajak semua pihak untuk saling menghargai dalam penentuan awal Ramadhan dan juga 1 Syawal. Dengan begitu, masyarakat bisa saling menghormati terhadap keyakinan masing-masing.
Salah seorang warga Bondowoso, Muzaki mengatakan, rombongan keluarganya berangkat pukul 04.00 WIB agar bisa mengikuti shalat Id di Masjid Salafiyah Syafi’iyah. "Saya alumni pesantren dan ayah saya juga alumni pesantren, sehingga selalu mengikuti awal Ramadhan dan 1 Syawal sesuai yang ditetapkan pondok."
Muzaki menjelaskan, penentuan awal 1 Syawal 1447 Hijriah juga sudah diumumkan saat awal puasa Ramadhan beberapa waktu lalu. Sehingga jamaah ponpes sudah mengetahui bahwa shalat Id dilaksanakan pada 19 Maret 2026.
Warga di sekitar Ponpes Mahfilud Dluror sudah terbiasa dengan perbedaan dalam penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal. Pasalnya hal tersebut terjadi tidak hanya sekali atau dua kali berbeda dengan pemerintah dan Muhammadiyah, sehingga saling menghargai perbedaan dan tetap rukun hidup bermasyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika