REPUBLIKA.CO.ID, TEPI BARAT— Israel terus bergerak cepat mengubah lanskap hukum dan administratif di Tepi Barat yang diduduki, melalui keputusan-keputusan yang tidak hanya memperluas pemukiman atau memaksakan fakta di lapangan, tetapi juga membawa aneksasi ke tingkat institusional dan hukum yang komprehensif.

Keputusan-keputusan kabinet mini tersebut tidak hanya menargetkan tanah, tetapi juga menghancurkan inti dari Perjanjian Oslo, melemahkan kewenangan Otoritas Palestina, dan membuka pintu bagi tahap yang lebih berbahaya.

Tahap tersebut yaitu Tepi Barat dikelola sebagai bagian dari kedaulatan Israel, menurut para analis, di tengah tidak adanya pencegahan internasional. Berikut ini tanya jawab untuk memahami apa yang sedang menimpa Tepi Barat, Palestina, sebagaimana dikutip Aljazeera, Selasa (10/2/2026).

Pertama, mengapa keputusan ini digambarkan oleh Israel sebagai yang paling penting sejak 1967?

Menurut laporan surat kabar Yedioth Ahronoth dan pernyataan Dewan Permukiman, keputusan ini dianggap penting karena tidak hanya memperluas pemukiman, tetapi juga mengubah sistem tanah, pembelian, dan pembongkaran secara menyeluruh, sehingga memperkuat kedaulatan Israel secara de facto.

Menurut koresponden Aljazeera, ini adalah pertama kalinya masalah tanah, kepemilikan, dan pembongkaran diatur ulang dalam skala sebesar ini, sehingga membuat Tepi Barat berada di bawah administrasi Israel yang terpadu, bukan sekadar wilayah-wilayah pengaruh yang tumpang tindih.

Ikuti Whatsapp Channel Republika