REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkapkan pandangannya usai bertemu Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan dan pesantren. Dalam pertemuan yang berlangsung hampir empat jam tersebut, Presiden Prabowo menjelaskan berbagai isu strategis, mulai dari geopolitik, ekonomi, hingga arah pembangunan nasional, termasuk gagasan serta cita-citanya terkait keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian internasional.
Wakil Ketua Umum MUI, KH Muhammad Cholil Nafis mengatakan bahwa sudah silaturrahim antara ormas-ormas dan pesantren-pesantren dengan Presiden Prabowo. Pertemuan berlangsung sekitar empat jam, dan presiden menjelaskan berbagai isu strategis hampir dua jam.
"Beliau (Presiden Prabowo) itu menjelaskan berkenaan dengan geopolitik, menjelaskan tentang ekonomi, menjelaskan tentang bagaimana membangun Indonesia tadi, tetapi memang fokusnya soal (Board of Peace/ BoP) Dewan Perdamaian, bagaimana posisi Indonesia masuk sebagai anggotanya," kata Kiai Cholil kepada Republika, Selasa (3/2/2026) malam.
Kiai Cholil mengungkapkan, Presiden Prabowo bercita-cita untuk membangun perdamaian dan berpikir dengan cara masuk Dewan Perdamaian adalah paling efektif untuk menciptakan perdamaian.
Kiai Cholil mengaku, di saat yang bersamaan menanyakan langsung kepada Presiden Prabowo bahwa MUI ragu-ragu terkait Indonesia dapat berperan banyak di dalam Dewan Perdamaian. Sebab MUI melihat bahwa pendiri Dewan Perdamaian adalah Donald Trump, kemudian yang mendukungnya adalah Netanyahu.
"Dan Netanyahu ini tidak mengakui terhadap kemerdekaan Palestina, dan kita Indonesia secara keyakinan bahwa tidak boleh ada perbudakan di muka bumi ini, dan konstitusi kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa," ujarnya.
Kia Cholil menambahkan, maka setiap penjajahan, segala bentuk penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi ini. Karena itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Artinya keyakinan dan konstitusi Indonesia menolak terhadap penjajahan.
"Saya khawatir Indonesia ini menjadi men-legitimator terhadap gerakannya Trump dan Netanyahu," ujarnya.
Wakil Ketua Umum MUI juga meminta kepada Presiden Prabowo bahwa di Gaza itu harus warga Palestina yang memimpinnya. Indonesia tidak ingin damai tapi warga Palestina masih terjajah.
"Kita inginnya adalah kemerdekaan dan damai (di Palestina), bukan damai tapi masih terjajah, nah kita minta itu kepada Pak Presiden agar melakukan perbaikan," ujar Kiai Cholil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika