Selasa 13 Jan 2026 05:45 WIB

Sajikan Deepfake Seks, Inggris Selidiki Grok Milik Elon Musk

Perdana Menteri Keir Starmer menyatakan, gambar Grok menjijikan.

Grok dari xAI milik Elon Musk
Foto: grok.x.ai
Grok dari xAI milik Elon Musk

REPUBLIKA.CO.ID, DOHA — Badan Pengawas Media Inggris, Ofcom, telah meluncurkan penyelidikan resmi terhadap platform X milik Elon Musk terkait penggunaan chatbot AI Grok untuk menghasilkan gambar deepfake yang menyajikan konten seksual.

Ofcom menyebut laporan-laporan tersebut sangat mengkhawatirkan. Dalam pernyataan pada Senin (12/8/2026) yang dikutip Al Jazeera, Ofcom memperingatkan pembuatan deepfake telanjang oleh chatbot tersebut dapat dianggap sebagai penyalahgunaan gambar pornografi,  dan gambar seksual anak-anak. Hal tersebut pun dianggap sebagai materi pelecehan seksual anak.

Baca Juga

Regulator tersebut, yang memiliki kewenangan untuk melarang Grok, berada di bawah tekanan setelah Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan pada Kamis (8/8/2026),  gambar yang dihasilkan Grok "menjijikkan" dan "melanggar hukum". Starmer mengingatkan, platform media sosial X milik Elon Musk harus mengendalikan aplikasi tersebut.

photo
Perdana Menteri Pemimpin Partai Buruh Inggris Keir Starmer tiba di 10 Downing Street, London, Jumat (5/7/2024). - (James Manning/PA via AP)

Ofcom menyatakan penyelidikannya akan menentukan apakah X gagal memenuhi kewajiban hukumnya atau tidak. Penyelidikan tersebut dilakukan setelah perusahaan mematuhi permintaan sebelumnya dari regulator untuk menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil untuk melindungi pengguna Grok dari Inggris.

Ketika diminta komentar, X menyatakan bahwa mereka mengambil tindakan terhadap konten ilegal di X dengan menghapusnya, menangguhkan akun secara permanen, dan bekerja dengan pemerintah serta penegak hukum setempat sebagaimana diperlukan, seperti dikutip dari AFP.

Menteri Teknologi Liz Kendall mengatakan sangat penting bagi Ofcom untuk menyelesaikan penyelidikannya dengan cepat. Kendall menegaskan, masyarakat, khususnya para korban, tidak akan menerima penundaan apa pun.

Wakil Perdana Menteri David Lammy mengatakan dia telah membahas situasi ini dengan Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance. Lammy mengklaim, Vance setuju jika masalah ini sama sekali tidak dapat diterima.

Sementara itu, Kantor Perdana Menteri (Downing Street) mengisyaratkan kesediaannya untuk mempertimbangkan keluar dari X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, jika perusahaan milik Musk tidak bertindak.

 

Berita Lainnya
Terpopuler

Rekomendasi