REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan kuota tambahan haji dari Arab Saudi dimaksudkan untuk kepentingan rakyat Indonesia. KPK menyatakan kuota tambahan itu tak boleh disalahgunakan untuk kepentingan lain.
Hal itu dikatakan KPK terkait keterlibatan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang sudah berstatus tersangka korupsi kuota haji. Kuota haji tambahan diberikan Saudi ketika menerima kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada 2023.
"Presiden Republik Indonesia pada saat itu ada kunjungan ke Saudi Arabia. Dan ketemu waktu itu adalah MBS, Muhammad Bin Salman. Kemudian cerita terkait dengan bahwa antrean haji reguler itu sudah mencapai puluhan tahun," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Jakarta, Ahad (11/1/2026).
Lihat postingan ini di Instagram
KPK menemukan tujuan tambahan kuota haji guna memangkas antrean haji reguler. Saat itu, Saudi luluh hingga memberikan tambahan kuota haji bagi Indonesia. "Diberikanlah tambahan kuota. Yang biasanya 221 ribu, kemudian ditambah lah 20 ribu kuota ini. Nah kuota ini diberikan oleh Kerajaan Saudi Arabia itu kepada negara,”ujar Asep.
Sebanyak 20 ribu kuota tambahan itu dibagi 92 persen untuk Haji Reguler dan 8 persen untuk Haji Khusus. Ini didasarkan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. KPK menegaskan kuota itu bukan dimaksudkan demi kepentingan pribadi.
"Bahwa kuota itu yang 20 ribu itu diberikan oleh Pemerintah Saudi Arabia kepada Negara Republik Indonesia, bukan diberikan kepada perorangan, bukan diberikan kepada Menteri Agama, bukan diberikan kepada siapa, tapi kepada negara. Atas nama negara nanti untuk digunakan bagi rakyat Indonesia,”kata Asep.
Ikuti Whatsapp Channel Republika