REPUBLIKA.CO.ID, DAMASKUS— Unggahan Kementerian Luar Negeri Suriah memicu perdebatan luas di media sosial. Hal ini setelah Kementerian tersebut mempublikasikan peta negara dengan judul "Suriah tanpa Undang-Undang Caesar" setelah penandatanganan keputusan oleh Presiden AS Donald Trump mencabut sanksi yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Undang-Undang Perlindungan Sipil Suriah Caesar 2019 memungkinkan Amerika Serikat untuk memberlakukan sanksi ekonomi dan perjalanan terhadap siapa pun, baik warga Suriah maupun asing, yang membantu sektor militer, intelijen, penerbangan, atau produksi energi rezim Assad sebelumnya.

Undang-undang ini juga menargetkan individu dan entitas yang membantu rezim memperoleh barang, jasa, atau teknologi yang memfasilitasi operasi militer.

Assad, pemimpin Suriah selama hampir 25 tahun, melarikan diri ke Rusia pada Desember lalu, mengakhiri rezim Partai Baath yang berkuasa sejak 1963. Pemerintahan transisi baru Sharaa dibentuk pada Januari.

Namun, dikutip Aljazeera, Selasa (23/12/2025), yang menarik perhatian para pengikut bukan hanya pesan terkait pencabutan sanksi, melainkan tidak adanya Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki dalam peta tersebut, yang dianggap oleh banyak orang sebagai kesalahan besar dan memicu gelombang komentar kemarahan.

Sejumlah pengguna Twitter meminta tim kerja di kementerian untuk memeriksa peta yang dipublikasikan dengan cermat. Salah satu dari mereka menulis:

"Semoga tim desain memperhatikan peta ini... Golan terpotong." Sementara yang lain bertanya: "Apakah ini kesalahan karena peta diambil dari Google, ataukah ini disengaja?"

Ikuti Whatsapp Channel Republika