REPUBLIKA.CO.ID,RIYADH -- Komite Menteri Arab-Islamic tentang Gaza menyatakan penyesalannya yang mendalam atas keputusan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) untuk tidak memberikan visa masuk bagi delegasi Palestina yang akan berpartisipasi dalam sidang ke-80 Majelis Umum PBB, yang dijadwalkan akan digelar di New York pada September 2025.
Komite Menteri Arab-Islamic mendesak pemerintah Amerika untuk mempertimbangkan kembali dan membatalkan keputusan tersebut.
Komite Menteri Arab-Islamic menekankan pentingnya menghormati kewajiban berdasarkan Perjanjian Markas Besar PBB, memfasilitasi dialog dan diplomasi, serta membangun atas posisi positif Otoritas Nasional Palestina dan komitmennya yang teguh terhadap opsi strategis perdamaian, dikutip dari laman Saudi Gazette, Senin (1/9/2025)
Komite Menteri Arab-Islamic juga menekankan perlunya mendukung Otoritas Nasional Palestina dan Presiden Mahmoud Abbas dalam melanjutkan program reformasi pemerintah dan komitmen yang diulanginya kepada pemimpin dunia untuk mendukung perdamaian dan menghadapi kekerasan, ekstremisme, dan terorisme. Hal ini terutama di tengah situasi sulit saat ini, yang menyaksikan eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap rakyat Palestina.
Komite Menteri Arab-Islamic memperingatkan bahwa melemahkan Otoritas Palestina akan merusak upaya perdamaian dan memperpanjang konflik.
Laman Palestine Chronicle menyampaikan bahwa saluran 12 Israel melaporkan pada Ahad (31/8/2025) bahwa dokumen militer internal rahasia mengakui kegagalan Operasi Gideon’s Chariots di Jalur Gaza.
Sementara itu, Brigade Qassam untuk pertama kalinya mempublikasikan foto-foto pemimpin senior yang wafat sejak 7 Oktober, termasuk Mohammed Deif dan Mohammed Sinwar, beberapa jam setelah Israel mengklaim menargetkan juru bicara Abu Obeida.
Sejak 7 Oktober 2023, Israel telah membunuh 63.459 orang dan melukai 160.256 orang lainnya, sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak penduduk sipil Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza.
Sumber:
Ikuti Whatsapp Channel Republika