REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat bicara soal wacana vasektomi untuk syarat bansos dianggap haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkecuali untuk kondisi darurat. Menurut dia, wacana tersebut merupakan bagian dari program nasional dari Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana.
"Saya sudah komunikasi langsung dengan menterinya, dan beliau tegaskan program ini legal," ujar Dedi Mulyadi saat meninjau aktivitas siswa yang dididik oleh TNI di Resimen Armed 1, Purwakarta, akhir pekan ini.
Dedi menilai, terdapat turunan aturan MUI Jabar terkait vasektomi yang masih bisa digunakan. Karena, vasektomi bukan untuk disalahgunakan bebasnya berhubungan. Vasektomi bukan mematikan kejantanan namun vasektomi berperan untuk menjaga keseimbangan perekonomian.
"Dan saya sendiri kan bisa dilihat tayangan-tayangan YouTube saya sejak dulu anggota DPR saya menemukan orang yang anaknya banyak saya bantu kemudian karena anaknya sudah banyak banget boleh deh kamu ikutin program vasektomi. Pinsip dasar orang yang keluarga anaknya sudah banyak menerima bantuan sosial tidak akan punya implikasi apapun bagi kehidupan," paparnya
Menurut dia, program keluarga berencana pun memiliki banyak cara dan pilihan, bukan hanya vasektomi melainkan penggunaan alat pengaman bisa dilakukan juga melakukan program KN yang juga dilakukan oleh kaum laki-laki.
"Banyak dong alternatif lain misalnya ya sudah laki-lakinya pakai pengaman programnya kan karena problem nanti pemerintah nyiapin alat pengamannya, kan enggak ada problem hanya satu pilihan kan banyak pilihan berkeluarga berencana, tetapi saya tetap menekankan yang menjadi pesertanya laki-laki karena laki yang paling bertanggung jawab terhadap anak-anaknya," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika