Rabu 04 Dec 2024 19:04 WIB

Haedar Nashir: Muhammadiyah Siap Dukung Program Kemakmuran Rakyat

Haedar Nashir menjelaskan Muhammadiyah berkomitmen perkuat kesejahteraan.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir.
Foto: Biro Pers Istana
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir.

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan siap mendukung program pemerintah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dalam memakmurkan masyarakat Indonesia.

"Kami menaruh kepercayaan yang besar kepada Bapak Presiden, di mana kami membersamai perjuangan Bapak untuk dua hal, yaitu Bapak selalu menggelorakan tentang visi kedaulatan Indonesia dan Bapak selalu menyuarakan pentingnya gerakan memakmurkan atau masyarakat adil makmur yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya di Kupang, Rabu.

Baca Juga

Hal itu disampaikannya dalam kata sambutan pada Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur yang juga dihadiri dan dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan bahwa tema Tanwir dan Milad ke-112 “Menghadirkan Kemakmuran Untuk Semua”, semangatnya hanya satu yakni kemakmuran negeri di tanahnya yang subur dan penduduknya berkembang pesat, aman, damai, serta sejahtera lahir dan batin. "Itulah Indonesia makmur gemah ripah loh jinawi. Islam menyebutnya Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur," ujar dia.

Indonesia makmur merupakan salah satu tujuan nasional dalam Pembukaan UUD 1945. Kemakmuran sering dikaitkan dengan keadilan sejalan dengan Sila Kelima Pancasila, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Kemakmuran, tambah dia, harus merata dan tidak boleh ada kesenjangan sosial-ekonomi yang tajam. Dia menambahkan bahwa peran pemerintah dan politik kemakmuran sangatlah penting bagi usaha menghadirkan Indonesia berkemakmuran.

Haedar menyebut, dalam bukunya yang berjudul “Paradoks Indonesia dan Solusinya” Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah harus menjadi pelopor dalam membangun ekonomi, menyelamatkan negara, membangun kemakmuran, dan mengurangi kemiskinan.

"Pemerintah tidak boleh hanya menjadi wasit. Ini bedanya paham neoliberal dan paham ekonomi konstitusi," ujar dia.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement