REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, Banten melibatkan para alim ulama tersebar di 29 kecamatan untuk peduli terhadap pengendalian inflasi di daerah setempat, salah satunya melalui gerakan ulama peduli inflasi.
Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Bupati Serang Zaldi Dhuhana di Serang, Rabu, mengatakan berkeinginan melibatkan para ulama terkait dengan upaya pengendalian inflasi. Ia mengatakan tiga penyebab inflasi, yakni tidak adanya keseimbangan antara suplai dan permintaan, kenaikan biaya produksi, dan ekspektasi atau spekulan.
"Di bagian ketidakseimbangan suplai dan permintaan dengan keterlibatan para ulama di sini, kita ingin para santri ataupun masyarakat bisa diajak untuk meningkatkan produksi," katanya setelah membuka Sosialisasi Gerakan Ulama Peduli Inflasi Kabupaten Serang di Aula Tb Suwandi Pemkab Serang.
Ia mencontohkan masyarakat atau para santri menanam cabai merah atau memelihara domba, ternak ikan, atau ayam guna pengendalian inflasi di daerah itu.
"Khususnya di daerah-daerah tertentu yang suplainya itu harganya tidak naik tinggi," katanya.
Ia menyebut adanya 20 komoditi penyebab inflasi di daerah itu, akan tetapi komoditi paling sering bergejolak meliputi beras, cabai, bawang, daging ayam, daging sapi, telur, dan susu kaleng.
Kepala Bagian Perekonomian dan Kesra Setda Kabupaten Serang Febrian Ripera mengatakan pentingnya tokoh masyarakat mengajak warga untuk menerapkan pola hidup hemat dan mau melakukan budi daya tanam untuk mengendalikan inflasi.
"Selain itu juga peternakan sehingga mempunyai keahlian. Pastinya akan merubah mindset tidak berharap bisa kerja, kerja, dan kerja, tapi punya penghasilan dari hasil budi daya tanam atau peternakan," katanya.
Ia mengatakan bahwa pada dasarnya berbagai komoditas yang umumnya bahan pokok itu dihasilkan antara lain dari pertanian dan perkebunan sehingga perlu diperkuat budi daya sektor tersebut.
"Karena kalau komoditas itu bahan pokoknya dari luar, pasti harganya akan lebih tinggi karena butuh transportasi untuk distribusinya. Makanya bagaimana masyarakat bisa mencukupi kebutuhan sendiri, contohnya cabai rawit dari hasil menanam sendiri," katanya.
Jika masyarakat tidak mengetahui cara budi daya tanaman maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) akan mengirimkan para penyuluh pertanian untuk memberikan pengetahuan tata cara bercocok tanam.
Begitu juga, katanya, untuk sektor perikanan akan diturunkan penyuluh dari Dinas Perikanan (Diskan) untuk warga yang mengembangkan budi daya perikanan.
"Jadi tinggal bagaimana mereka mau berkomunikasi dengan kita saja, terutama untuk awal diubah dulu mindset-nya untuk mau dulu budi daya tanam, mau beternak, dan mengelola ikan dan lainnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika