REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Muhammadiyah membentuk badan usaha strategi dan operasi untuk mengelola konsesi tambang. Hal itu disampaikan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Prof Muhadjir Effendy.
Menurut dia, pembentukan badan tersebut berkaitan dengan kesediaan Persyarikatan untuk menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari negara. Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 beberapa waktu lalu memang membuka peluang organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola usaha pertambangan batu bara.
"Kami membentuk lembaga yang ada di Muhammadiyah. Saya tidak ingin, kami menerima tambang, kemudian yang mengerjakan bukan kami," kata Muhadjir Effendy di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (18/10/2024).
Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah itu menjelaskan, pihaknya tidak hanya akan membentuk strategic corporate dan operation corporate. Muhammadiyah juga berencana melahirkan satu unit perseroan terbatas (PT) untuk mengelola sektor tambang yang lebih dari satu titik.
Terkait lokasi tambang yang akan digarap Muhammadiyah, Muhadjir belum mengungkapkan secara spesifik. Sebab, lanjut dia, penentuan lokasi yang sudah ditawarkan pemerintah masih dalam kajian tim survei internal Persyarikatan. Tim ini diisi oleh para dosen pertambangan yang mengajar di perguruan-perguruan tinggi Muhammadiyah-'Aisyiyah (PTMA).
Survei internal tersebut antara lain mengkaji eks lahan tambang dari perusahaan Adaro Energy Indonesia, Kideco, dan Arutmin.
"Kami sudah bentuk survei internal Adaro, Kideco, Arutmin. Jadi, kami sudah bentuk tim untuk survei internal kami untuk memastikan. Tambang itu kan rumit ya," kata tokoh Muhammadiyah yang juga Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) tersebut.
Ia mengungkapkan, sebanyak lima fakultas yang memiliki program studi pertambangan di PTMA telah bekerja sama dengan sejumlah perusahaan tambang. Di antaranya adalah Universitas Muhammadiyah Mataram (Nusa Tenggara Barat) dan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
"Kampusnya juga dekat dengan tambang. Misalnya, Universitas Muhammadiyah Mataram itu dekat Newmont. Kemudian, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur itu dekat KPC. Ada juga di Berau, itu dengan Berau Coal," ujarnya.
Bahkan, baru-baru ini, perusahaan tambang Berau Coal memberikan kompensasi kepada Universitas Muhammadiyah berupa lahan mengandung batu bara. Demikian ungkap Muhadjir.
Ia juga memastikan, Muhammadiyah berkomitmen untuk memperluas operasional di sektor tambang. Jadi, fokusnya tidak berhenti hanya pada konsesi batu bara, yakni melalui perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PK2B).
"Sampai kapan pun kami akan bergerak di situ. Bahkan, mungkin akan terus diperluas batu bara. Mungkin bisa di nikel dan yang lain," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika