Sebelumnya, usul mengenai pembentukan Kementerian Haji dan Umrah disampaikan oleh sejumlah pihak di antaranya adalah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri).  

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Amphuri Zaky Zakariya Anshary menilai keberadaan Kementerian Haji dan Umrah bernilai penting untuk mengurangi beban Kementerian Agama yang selama ini mengurus penyelenggaraan ibadah haji untuk jamaah Indonesia.

“Dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah, dapat mengurangi beban Kementerian Agama yang selama ini sangat berat di luar urusan haji dan umrah,” ujar dia.

Kompleksitas penyelenggaraan haji dan umrah, kata Zaky melanjutkan, dibuktikan dari banyaknya pihak yang terlibat, seperti pemerintah, swasta, dan pemerintah, yakni Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan Komisi VIII DPR RI.

“Di pihak swasta, ada perusahaan yang memiliki izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Belum lagi, pihak lain yang juga terlibat seperti maskapai dan pemerintah Arab Saudi,” kata Zaky.

Ia lalu menyampaikan bahwa faktor lain yang dinilai sangat penting melatarbelakangi perlunya Kementerian Haji dan Umrah adalah besarnya anggaran.*

Ikuti Whatsapp Channel Republika