Lima Rekomendasi Forum Ukhuwah Islamiyah Soal Polemik Produk Afiliasi Israel

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Puluhan perwakilan ormas Islam, perguruan tinggi, dan pesantren membahas fatwa MUI soal boikot produk yang terafiliasi Israel dalam Forum Ukhuwah Islamiyah yang digelar Komisi Ukhuwah MUI Pusat di Jakarta Barat, Rabu (31/7/2024). Fatwa yang dimaksud adalah Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina dan Fatwa MUI No 14/Ijtima’ Ulama/VIII/2024 tentang Prioritas Penggunaan Produk dalam Negeri.

Forum Ukhuwah Islamiyah ini dihadiri sekitar 30 peserta perwakilan ormas Islam di Indonesia. Di antaranya, PBNU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, PUI. Selain itu, hadir pula perwakilan dari sejumlah perguruan tinggi dan pesantren.

Ketua MUI bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis mengatakan, melalui forum ini pihaknya ingin memperkuat rasa persaudaraan antar ormas Islam yang selama ini tergabung dengan MUI sebanyak 87 ormas Islan.

"Yang kedua kita ketemu-ketemu kan perlu juga menyampaikan hasil keputusan MUI, diantaranya adalah fatwa berkenaan dengan boikot produk-produk Israel dan afiliasi kepada Israel," ujar Kiai Cholil saat diwawancara di lokasi usai acara.

Dalam forum ini, menurut dia, MUI dan ormas Islam lainnya mendorong kepada masyarakat untuk meninggalkan produk Israel. "Mari kita mencintai produk di dalam negeri, membeli produk dari tetangga kita, saudara kita, juga handai taulan kita," ucap dia.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Ukhuwah, KH Arif Fahrudin menjelaskan, berdasarkan dua fatwa MUI terkait boikot produk Israel, maka salah satu ikhtiar dari forum ini adalah untuk merumuskan beberapa poin yang bisa disampaikan.

"Poin-poin inilah yang mungkin perlu kita dorong sebagai follow up dari Forum Ukhuwah Islamiyah ini agar produk-produk nasional itu tumbuh kembang dari oleh dan untuk rakyat Indonesia," kata Kiai Arif.

Berikut lima poin rekomendasi yang dihasilkan dalam Forum Ukhuwah Islamiyah:

1. Mensosialisasikan fatwa MUI terkait dukungan kemerdekaan Palestina dalam segenap aktivitas dakwah dan organisasi masing-masing.

2. Melaksanakan amanat konstitusi, kebijakan politik pemerintah RI, dan putusan International Court Justice (ICJ) yang menilai bahwa Israel adalah penjajah.

3. Seluruh komponen umat Islam hendaknya bersatu padu memperkuat Ukhuwah Islamiyah untuk menghilangkan segala bentuk penjajahan di atas dunia karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan prikeadilan dan bertentangan dengan maqashid syariah.

4. Umat Islam menjadi garda terdepan dalam memperkuat kedaulatan Indonesia di sektor perekonomian untuk kesejahteraan bangsa Indonesia dengan melaksanakan fatwa hasil ljtima Ulama Komisi Fatwa MUI No 14/Ijtima Ulama/VIII/2024 tentang Prioritas Penggunaan Produk Nasional.

5. Membimbing dan melindungi umat beserta bangsa Indonesia dengan melaksanakan fatwa tersebut untuk melemahkan hegemoni Israel di sektor ekonomi dan yang terafiliasi dengannya yang dapat diidentifikasi dengan kriteria sebagai berikut:

a. Saham pengendali dikuasai oleh individu atau perusahaan yang bersimpati dan mendukung Israel.

b. Tenaga kerja didominasi dari asing dan terafiliasi Israel.

d. Tenaga kerja yang berada di posisi pengambil kebijakan dikuasai oleh warga selain WNI yang bersimpati dan mendukung Israel.

d. Afiliasi politik perusahaan saham pengendali, terafiliasi kepada Israel.

"Demikian rekomendasi Forum Ukhuwah Islamiyah dalam Polemik Afiliasi Israel untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keluhuran Islam, dan kedaulatan NKRI," jelas Kiai Arif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika