REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) yang mengatur tentang peralihan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Artinya, Jakarta sebentar lagi tak berhak menyandang status ibu kota.
Setelah Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta, KH Muhammad Faiz berharap Jakarta menjadi kota yang ramah untuk semua orang.
"Harapan kita Jakarta memiliki peran yang berbeda, mungkin dari aspek ekonomi mau menjadi kota global yang mampu bersaing memberi pelayanan ekonomi, kemudian pendidikan, kesehatan, dan menjadi kota yang ramah untuk semua orang," ujar Gus Faiz di sela-sela acara Ta'aruf dan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) I MUI DKI Jakarta di Hotel Sultan Jakarta, Senin (29/4/2024).
Setelah Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, menurut Gus Faiz, akan terjadi banyak perubahan di Jakarta. Menurut dia, perubahan itulah yang harus disikapi oleh MUI DKI Jakarta.
"Tentu seiring dengan perubahan, baik perubahan sosial kemasyarakatan, perubahan status DKI yang menjadi DKJ dan berproses menjadi kota global, tentunya dari aspek keagamaannya itu kan membutuhkan guidance ya. Nah, perubahan itu yang harus disikapi oleh MUI provinsi Jakarta ini," ucap Gus Faiz.
Dengan pembukaan acara Mukerda ini, para pengurus MUI DKI Jakarta periode 2023-2028 telah dikukuhkan oleh Ketua Umum MUI Pusat, KH Anwar Iskandar. Selanjutnya, dalam Mukerda ini para pengurus MUI DKI Jakarta akan merumuskan program selama lima tahun mendatang.
Gus Faiz berharap, kedepannya para ulama dan umara bisa terus duduk bersama untuk membangun Jakarta yang lebih baik dan sejahtera. "Semua itu akan dibahas di Mukerda ini, baik program besarnya, payungnya, maupun rincian teknisnya, itu akan kita bahas sampai besok siang," kata putra KH Syukron Makmun ini.
Mukerda MUI DKI Jakarta ini dibuka secara resmi oleh Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Dalam sambutannya, dia berharap program kerja dan kebijakan yang dihasilkan MUI FKI selaras dengan visi pemeritah DKI Jakarta dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global.
"Tentunya hari ini, minggu ini sudah ditandatangani UU DKJ. Dan tentunya MUI bisa mengawal implementasi UU DKJ yang sebentar lagi akan berlaku. Tentunya pemerintah DKI Jakarta berharap MUI DKI Jakarta bisa sinergi memberikan pandangan, memberikan program untuk ke depan provinsi DKI Jakarta," ujar Heru.
Menurut dia, Mukerda MUI DKI ini bertepatan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jakarta Tahun 2025-2045. Karena itu, dia berharap MUI DKI Jakarta bisa berkolaborasi.
"Tepat saya rasa MUI DKI Jakarta bisa berkolaborasi dengan DKI Jakarta yang saat ini sedang menyusun program-program pembangunan 2025 dan rencana lima tahun ke depan DKI Jakarta," ucap Heru.
Dia melihat, kedepannya tantangan DKI Jakarta semakin berat. Sehingga, menurut dia, pemerintah provinsi DKI Jakarta perlu bergandengan tangan dengan para kiai, ulama, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.
"Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota lagi, maka perlu sinergi kita bersama-sama untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global," kata Heru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
