Senin 22 Jan 2024 10:38 WIB

Sekjen PBB Serukan Perombakan Institusinya

PBB dinilai 'tidak lagi sesuai dengan tujuannya.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres berpidato pada konferensi pers selama KTT BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan, Kamis, (24/8/2023).
Foto: AP Photo/Themba Hadebe, File
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres berpidato pada konferensi pers selama KTT BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan, Kamis, (24/8/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, KAMPALA --Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, pada Ahad (21/1/2024), menyerukan perombakan terhadap institusi multilateral dunia karena berbagai badan itu dinilai tidak lagi sesuai dengan tujuannya. "Mulai dari Dewan Keamanan PBB hingga sistem Bretton Woods, institusi global mencerminkan dunia yang membentuk mereka 80 tahun lalu, ketika negara-negara Afrika masih berbentuk koloni. Mereka tidak lagi sesuai tujuannya," ujar Guterres kepada wartawan di sela KTT Selatan ketiga Kelompok 77 di Kampala, ibu kota Uganda.

Dia mengatakan Dewan Keamanan "tidak berubah sama sekali dari masa lalu," dengan alasan bahwa bagaimana kita dapat menerima bahwa badan ini masih kekurangan satu anggota tetap Afrika?. "Sistem keuangan dunia sudah ketinggalan zaman, tidak berfungsi dan tidak adil. (Untuk itu pada) September ini, PBB akan mengadakan KTT Masa Depan, dengan berfokus memperbarui badan-badan ini sehingga mereka sejalan dengan dunia hari ini dan dapat menghadapi tantangan dunia, khususnya, kepentingan vital negara-negara berkembang,” kata Guterres melanjutkan. 

Baca Juga

Mengenai situasi di Gaza, yang mengalami bombardemen dari Israel sehingga menewaskan lebih dari 25 ribu jiwa sejak serangan Hamas 7 Oktober 2023, Guterres mengatakan "Saya tidak akan menyerah untuk menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera".

Dia menyatakan bahwa gencatan senjata kemanusiaan adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri mimpi buruk bagi warga sipil Palestina. Selain itu, PBB juga akan memfasilitasi pembebasan semua sandera, dan mencegah konflik agar tidak melanda seluruh wilayah, lanjutnya. "Penolakan untuk menerima solusi dua negara bagi Israel dan warga Palestina, dan penyangkalan hak untuk bernegara bagi rakyat Palestina, tidak dapat diterima," kata Guterres menegaskan.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement