REPUBLIKA.CO.ID, TEMANGGUNG -- Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, meminta jajaran pegawai Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat untuk ikut membantu mengatasi kasus tumbuh kembang anak atau stunting dan kemiskinan ekstrem di daerah tersebut.
"Seluruh jajaran Kemenag khususnya para penyuluh agama untuk ikut menyukseskan program stunting dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Temanggung," kata Penjabat Bupati Temanggung Hery Agung Prabowo, di Temanggung, Kamis (18/1/2023).
Ia menyampaikan hal tersebut pada acara pembinaan dan pentasharrufan zakat untuk guru Madrasah nonPNS dan PPNPN Kantor Kemenag Kabupaten Temanggung.
Stunting di Temanggung tahun 2023 nomor 2 paling bawah di Jateng dengan angka 28,9 persen, kemudian mulai bergerak turun setelah dilakukan penanganan. Alhamdulillah angka stunting setelah dihitung betul menjadi 14,0 persen.
"Gerakan luar biasa dan bersama-sama mensyukuri termasuk jajaran Kemenag, sekali lagi saya ucapkan terima kasih mudah-mudahan gerakan ini ditingkatkan kembali di tahun 2024 agar angka stunting Temanggung turun menjadi 10 persen," katanya.
Menurut dia, yang tidak kalah penting angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Temanggung cukup banyak angkanya 0,9 persen, kalau dihitung sekitar 7.518 jiwa yang miskin ekstrem.
Ada beberapa faktor yang menjadi indikator, antara lain yang pertama pendapatan kurang dari Rp300 ribu per bulan, kedua rumah tangga tidak layak huni.
"Tahun kemarin sudah kami lakukan jambanisasi, plesterisasi kurang lebih hampir 800 rumah, tahun ini insyaallah kita tambah 1.200 rumah ini dibutuhkan sinergisitas bersama , kami dari pemerintah daerah dan dari Kemenag untuk bisa menangani kemiskinan ekstrem," katanya.
Kakanwil Kemenag Provinsi Jateng Musta'in Ahmad menyampaikan berkaitan dengan stunting sejak awal mendapatkan penugasan karena Kemenag mempunyai banyak pasukan yaitu penyuluh-penyuluh agama.
"Merekalah penyuluh agama yang mendampingi stakeholder lain dari pemda untuk melakukan upaya penurunan angka stunting," katanya.
Ia menyampaikan angka stunting menurun signifikan menjadi 14 persen dan akan terus diupayakan agar anak-anak terbebas dari stunting.
Kemudian kemiskinan ekstrem nol persen sampai tahun 2024, menurut dia Baznas bisa mengambil porsi, termasuk Baznas provinsi.
"Kalau kemiskinan ekstrem ada 7.000-an, kita keroyok bareng, pemda mengambil 5.000, kemudian sisanya dari Baznas kabupaten dan Baznas provinsi. Saya kira kita perlu lompatan-lompatan itu untuk membentengi bahaya sosial bahkan juga bahaya keagamaan yang bisa mengenai orang/keluarga yang secara ekonomi belum beruntung," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
