REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) turut menjadi pembicara dalam acara Indonesian Humanitarian Summit 2023 yang digelar Dompet Dhuafa di Ciputra Artpreneur Casablanca, di Jakarta, pada Kamis (21/12/2023). Dalam paparan materinya, Nurcahyo selaku perwakilan dari TNP2K menyebutkan tujuh kriteria umum penduduk miskin dan miskin ekstrem.
Menurut Cahyo, dari beberapa periode kepemimpinan, belum ada satupun yang mampu mencapai target pengentasan kemiskinan ekstrem. Ini membuktikan, bahwa program pengentasan kemiskinan ekstrem memang membutuhkan bukan hanya tenaga, waktu, dan materi, tetapi juga menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa.
“Sehingga kita untuk mencapai penurunan kemiskinan kita perlu usaha yang extraordinary, tidak bisa dengan cara-cara yang seperti sekarang itu,” ujar Cahyo, di Kuningan, Jakarta, Kamis (21/12/2023).
Menurut Nur Cahyo, terjadi ketimpangan karakteristik kemiskinan di kota dan di desa. Di perkotaan sudah turun relatif hampir mendekati target nasional 7,5 persen, tetapi di pedesaan, angkanya masih 12,2 persen, jadi masih cukup jauh dari yang ditargetkan pemerintah 7,5 persen. “Sehingga ini timpang. Itu salah satu yang sangat penting adalah desa,” lanjutnya.
Cahyo mendukung program yang digagas oleh Megawati Simanjuntak dari IPB University tentang penggunaan aplikasi Merdesa. Aplikasi Merdesa ialah aplikasi monitoring bantuan sosial berbasis data. Dengan aplikasi ini maka akan sangat membantu pemerintah maupun lembaga filantropi untuk menjangkau masyarakat miskin, serta agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
“Kemiskinan itu makro, angka marko ini kita dapatkan dari data survei sedangkan untuk pengentasan kemiskinan kita membutuhkan data by name by address, yang mana seseorang hari ini mampu, besok bisa jadi miskin setelah inflasi,” terangnya, dalam diskusi yang dimoderatori oleh Pemimpin Redaksi Republika, Elba Damhuri.
Bila dilihat berdasarkan karakteristiknya, menurut Cahyo, ada tujuh karakteristik umum penduduk miskin atau miskin ekstrem, berikut di antaranta:
1. Tingkat pendidikan rendah. Tingkat pendidikan masyarakat ekonomi bawah itu rata-rata lulusan sekolah dasar atau bahkan tidak sekolah.
“Pembicara sebelumnya berbicara tentang penciptaan lapangan kerja, investasi, siapa yang bisa bila saudara-saudara kita dengan pendidikan lulusan SD atau tidak bersekolah. Kemudian bisa berpartisipasi dalam pertumbuhan tadi. Ini beda ceritanya. Ketika kita berbicara di lapangan pekerjaan, saudara-saudara kita ini tentu akan sangat sulit mengakses lapangan pekerjaan formal. Itu kenapa kita tetap bantuan bansos menjadi solusi utama,” terang Cahyo.
2. Akses pekerjaan layak yang rendah, pekerjaan mayoritas buruh tani, buruh dagang, buruh industri, pengurus rumah tangga, dan kepala rumah tangga perempuan.
3. Banyak di antaranya masyarakat miskin ekstrem ini adalah kelompok lansia.
4. Rendahnya akses pada sanitasi yang layak.
5. Umumnya penduduk miskin ekstrem tidak memiliki akses pada air minum yang layak.
6. Mayoritas penduduk miskin ekstrem tinggal di rumah tidak layak huni.
7. Mayoritas balita dari rumah tangga miskin ekstrem belum mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap dan cenderung mengalami, masalah malnutrisi.
“Ketika kita berhadapan dan menargetkan (pengentasan) angka kemiskinan ekstrem, di saat yang sama kita berhadapan dengan stunting. Maka kita sering mendengar dual objektif penanggulangan kemiskinan,” kata Cahyo
Ikuti Whatsapp Channel Republika