Sabtu 18 Nov 2023 17:34 WIB

Kasus Bupati Majalengka Ajak Pilih Capres Ganjar Dinilai Cederai Demokrasi

Menurut Igor, kepercayaan publik terhadap Ganjar-Mahfud bisa semakin berkurang.

Bupati Majalengka, Karna Sobahi.
Foto: Dok Diskominfo Kabupaten Majalen
Bupati Majalengka, Karna Sobahi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksanaan Pilpres 2024, lagi-lagi diwarnai kepala daerah tidak netral. Kali ini, kasus intimidasi dari Bupati Majalengka Karna Sobahi yang mengajak PPPK dan pejabat Pemkab Majalengka untuk memenangkan capres Ganjar Pranowo tersebar di media sosial.

Direktur Eksekutif Survei and Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara menilai, sikap tersebut sudah menghilangkan spirit demokrasi. Rakyat seharusnya dibebaskan untuk memilih kandidat manapun tanpa adanya tekanan dari pihak lain.

"Itu bagian dari kecurangan, mengajak orang karena itu bagian dari intimidasi dan sudah jauh dari spirit demokrasi yang seharusnya rakyat bebas memilih tanpa adanya intimidasi," kata Igor saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (18/11/2023).

Pada Sabtu, 28 Oktober 2023 beredar rekaman yang disampaikan Karna di hadapan PPPK dan pejabat yang berdinas sejumlah OPD, di sebuah tempat di Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka. Hal itu jelas melanggar dan mencederai demokrasi Indonesia.

Menurut Igor, kepercayaan publik terhadap Ganjar-Mahfud bisa semakin berkurang dengan adanya isu tersebut. Bahkan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Majalengka telah memutuskan, Karna melanggar Pasal 288 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Meski begitu, Bawaslu tidak menjatuhkan sanksi ke Karna.

"Itu bisa saja mengurangi kepercayaan publik terhadap pasangan Ganjar-Mahfud karena dianggap curang dan mengotori demokrasi," ucap Igor. Menurut dia, peristiwa yang merusak demokrasi itu tidak terjadi satu kali. 

Sebelumnya, hal serupa juga terjadi dan melibatkan Ganjar terkait beredarnya surat pakta integritas yang dikeluarkan Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Moso yang menyatakan sikapnya mendukung Ganjar. Bahkan, Yan siap memberikan 60 persen lebih suara untuk kemenanga Ganjar di Sorong.

"Yang terjadi di Majalengka itu bukan pertama kali, sebelumnya juga ada soal Pakta Integritas bupati Sorong," ucap Igor.

Menurut Igor, hal tersebut membuktikan bahwa pihak yang selama ini menuduh pasangan lain, curang justru maling teriak maling. Justru Ganjar dan Mahfud yang telah melukaii demokrasi Indonesia. "Itu menunjukan bahwa Ganjar menuduh orang lain curang tapi faktanya dia sendiri yang curang," kata Igor.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement