REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berakhirnya Kesultanan Turki Utsmani (disebut juga Kesultanan Ottoman) tidak bisa dilepaskan dari munculnya Komite Persatuan dan Kemajuan. Komite ini awalnya didirikan dengan nama Komite Persatuan Utsmaniyah pada 6 Februari 1889 oleh mahasiswa kedokteran.

Di antaranya ialah Ibrahim Tammo, Abdullah Jawdat, Ishaq Sukutti, dan Hossein Zadeh Ali. Saat itu Komite Persatuan Utsmaniyah masih berupa gerakan oposisi. Kemudian Komite Persatuan Utsmaniyah diubah menjadi organisasi politik oleh Bahaeddin Shakir untuk memasukkan anggota Turki Muda pada tahun 1906 pada masa runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani. Terbentuklah Komite Persatuan dan Kemajuan, yang menjelma sebagai partai politik pertama di Kesultanan Ottoman.

Komite Persatuan dan Kemajuan adalah gerakan yang bertujuan untuk mengkudeta Kesultanan Ottoman. Kemudian terjadi perlawanan terhadap pemerintahan yang ada.

Bahkan juga terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Shamsi Pasha, utusan Sultan Ottoman Abdul Hamid II, di tangan Komite Persatuan dan Kemajuan. Keadaan ini dan peristiwa lainnya memaksa Sultan Abdul Hamid II beralih ke kehidupan parlementer dan mengumumkan konstitusi pada tanggal 23 Mei 1908.

Setelah banyak kerusuhan dan peristiwa, Sultan Abdul Hamid memutuskan untuk melanjutkan penerapan konstitusi pada bulan Juli 1908. Komite Persatuan dan Kemajuan mengambil alih kekuasaan dan mengumumkan penerapan prinsip-prinsip Revolusi Perancis.

Hingga pada 27 April 1909, terjadi kudeta yang dilakukan oleh komite tersebut terhadap Sultan Ottoman Abdul Hamid II. Setelah itu, kekuasaan Ottoman dipegang oleh Bahaeddin Shakir hingga 1918.

Gejolak itu juga mengharuskan Kesultanan Turki Utsmani terlibat dalam Perang Dunia I, yang mengakibatkan kejatuhan dan pembagian wilayah Ottoman oleh negara asing. Di akhir Perang Dunia I, Sultan Ottoman Mehmed V sempat mengadili dan memenjarakan sebagian besar anggota Komite Persatuan dan Kemajuan.

Beberapa anggota komite....

Lihat halaman berikutnya >>>

Ikuti Whatsapp Channel Republika