Situasi ini terus berlanjut hingga zaman Jepang. Waku itu umat Islam bahkan mendapat angin yang cukup.  Para ulama oleh Jepang dimanfaatkan pengaruhnya sebagai basis kekuatan massa di dalam ikut serta memenangkan perang Asia Timur Raya.

Situasi ini lagi-lagi berbeda dengan yang diterima kader komunis karena mereka terus diawasi dan menjadi partai terlarang. Muso yang salah satu tokoh komunis yang terlibat pemberontakan PKI Madiun akhirnya tetap memilih berada di Uni Sovyet dari pada pulang ke Jawa. Dia tahu bahwa situasi belum kondusif.

Angin segar kepada gerakan Islam kian menjadi ketika para tokoh Islam oleh pemerintah Jepang dibiarkan mulai menggagas organisasi politik yang kelak menjadi Partai Masyumi. Islam semakin mendapat angin karena mereka kemudian mendapat kesempatan duduk di lembaga yang oleh Jepang disebut sebagai lembaga untuk mempersiapkan datangnya kemerdekaan: BUPKI.

Akibatnya, di lembaga BPUPKI nantinya hanya ada dua kelompok, yakni nasionalis dan Islam saja. Kelompok sosialis tak ada karena kala itu melakukan gerakan bawah tanah alias tak mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Aktivis komunis tak ada di keanggotaan BPUPKI karena partai ini masih dalam status dilarang.

Aadanya situasi ini maka menjadi masuk akal kemudian kecemburuan dan sikap panas atas persteruan lama antara kaum komunis dan Islam meninggi. Elite politik kala itu tahu rapat-rapat pendirian embrio Masyumi ada di Pesantren Takeran Madiun. Maka wajar kiranya ketika pemberontakan PKI di Madiun, Muso bersama gerombolannya menargetkan pesantren ini sebagai 'sarang' lawan yang harus dihancurkan.

Lanjutkan membaca pada halaman berikutnya..

Ikuti Whatsapp Channel Republika