Jumat 08 Sep 2023 15:53 WIB

Nama Cawapres Ganjar Belum Mengerucut

Partai politik pengusung Ganjar memiliki mekanisme dalam penentuan bakal cawapres. 

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Agus Yulianto
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi.
Foto: Antara
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi menanggapi desas-desus yang menyebut bahwa nama mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK dipilih jadi bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk Ganjar Pranowo. Katanya, masuknya nama RK dalam kandidat pendamping Ganjar adalah hal yang lumrah.

"Masuknya nama-nama bakal cawapres dalam bursa yang dijalankan di internal koalisi itu hal yang wajar bagian dari dinamika politik. Semua orang boleh mewacanakan, siapapun boleh," ujar Baidowi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (8/9/2023).

Namun, dia mengingatkan, bahwa kerja sama partai politik pengusung Ganjar memiliki mekanisme dalam penentuan bakal cawapres. Klaimnya saat ini, hal tersebut belum mengerucut ke satu nama.

"Sehingga tinggal bagaimana kita nanti duduk bersama memformulasikan nama-nama yang beredar. Toh sampai sekarang masih belum mengerucut nama-namanya," ujar Baidowi.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri bersama pimpinan PPP, Partai Hanura, dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) tentu akan membahas nama-nama potensial yang beredar. Lewat musyawarah mufakat, nama tersebut pasti akan diputuskan menjadi pendamping Ganjar.

PPP sendiri masih menyodorkan nama Sandiaga Salahuddin Uno sebagai bakal cawapres dari Ganjar. Hal tersebut merupakan amanat rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang digelar pada pertengahan 2023.

Para ketua umum partai politik pengusung Ganjar sendiri sudah menggelar rapat konsolidasi pada Senin (4/9/2023) di Kantor DPP PDIP. Nantinya, ada ada rapat khusus untuk mendalami nama kandidat cawapres dari Ganjar.

"Di internal PPP karena keputusan Rapimnas adalah Pak Sandi. Kalau nanti ada perubahan sikap politik nanti menjadi kesepakatan bersama kita harus melegalkan kembali dalam rapat pimpinan nasional," ujar Baidowi.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement