REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah M Nurul Yamin mengatakan MPM Muhammadiyah fokus dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia.
"Majelis Pemberdayaan Masyarakat mengidentifikasi persoalan kesenjangan, persoalan kemiskinan dan persoalan kedaulatan pangan. Oleh karena itu, kami fokus, satu, di sektor pertanian," kata Nurul Yamin di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (29/7).
Yamin mengatakan hal itu usai Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MPM PP Muhammadiyah 2022-2027 dengan tema "Kolaborasi Ekosistem Pemberdayaan Masyarakat" berlangsung di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) pada 28-30 Juli 2023.
Yang dilakukan MPM di antaranya berinovasi menangani keluhan petani tentang biaya produksi yang tinggi namun harga jual turun saat masa panen.
Dalam hal ini, lanjut dia, langkah yang dilakukan MPM adalah mencoba dengan melakukan efisiensi produksi dan mengoptimalkan sisi pendapatan, baik secara kuantitas maupun kualitas.
"Kemudian yang kedua, di sektor pertanian ini juga kita mendampinginya hulu sampai hilir. Jadi bukan hanya produksi, juga di level tengah," jelasnya.
Ia mengatakan pendampingan di level tengah yang merupakan kelembagaan petani itu dilakukan melalui Jamaah Tani Muhammadiyah (Jatam).
Menurut dia, hal itu dilakukan untuk membangun kemandirian berorganisasi petani di seluruh Indonesia.
"Juga lembaga ekonomi petani. Kita menginisiasi 100 koperasi tani Muhammadiyah di periode ini mulai menggeliat," jelasnya.
Sementara di sektor hilirnya atau akses pasar, kata dia, MPM sudah bermitra dan bersinergi dengan pasar internal Muhammadiyah, yaitu amal asaha Muhammadiyah (AUM) seperti kampus dan rumah sakit menjadi bagian hilir dari proses pemberdayaan secara keseluruhan.
Di samping pertanian, lanjut dia, MPM juga menyoroti isu nelayan dan isu buruh, baik buruh dalam negeri maupun luar negeri yang sekarang pemberitaannya cukup intens terkait dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
"Kita punya best practice untuk pemberdayaan buruh ini. Dan yang ketiga adalah di sisi daerah tertinggal dan kelompok-kelompok marjinal lain termasuk miskin perkotaan," tegasnya.
Ia mengatakan salah satu kelompok miskin perkotaan yang didampingi MPM adalah masyarakat pemulung di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Menurut dia, di TPST Piyungan terdapat 500 pemulung yang sedang didampingi untuk bertranformasi terkait dengan kebijakan pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) Jebul Suroso mengatakan UMP sebagai amal usaha Muhammadiyah memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan Rakernas MPM PP Muhammadiyah 2022-2027.
"Kenapa demikian, satu, UMP sangat bersinergi dengan MPM untuk program UMP sebagai Rumah UMKM. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari universitas untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat," jelasnya.
Menurut dia, sinergi UMP dengan MPM PP Muhammadiyah juga relatif hangat melalui Pusat Studi Dakwah Komunitas (PSDK) yang akan terus dikembangkan.
Selain itu, kata dia, pemanfaatan riset dan laboratorium UMP untuk penguatan Majelis Pemberdayaan Masyarakat.
"Contoh, mocaf sebagai salah satu pangan alternatif pengganti gandum. Ini kita support melalui penelitian kita dan bahkan kita berencana untuk bisa turut memproduksi tepung mocaf," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
