REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) meminta pemerintah untuk melakukan transformasi tata kelola guru terlebih dahulu sebelum bicara marketplace. Dengan adanya transformasi tata kelola guru yang benar dan baik terlebih dahulu, struktur dasar untuk menjalankan teknologi dan inovasi juga akan menjadi lebih baik.
“Secara sistem buat yang kuat, sumber daya manusia dan struktur juga disiapkan yang kuat dibungkus oleh teknologi dan inovasi baru akan berjalan sesuai dengan sistem. Tidak lompat-lompat seperti sekarang,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI Dudung Abdul Qodir, kepada Republika, Senin (29/5/2023).
Dudung menjelaskan, transformasi tata kelola guru tersebut dapat dilakukan dalam beberapa cara. Dimulai dari transformasi penyiapan perguruan tinggi berkelas dunia yang memiliki sarana dan prasarana kampus yang dapat mendukung kualitas dan budaya para calon guru. Di mana, dengan demikian perguruan tinggi bisa mendapatkan calon mahasiswa yang unggul dan berkarakter.
Selain transformasi perguruan tinggi, kata dia, transformasi juga perlu dilakukan terhadap sejumlah tata kelola terkait guru. Mulai dari tata kelola penggajian dan kesejahteraan guru, seleksi guru, pembinaan pengembangan karir guru, hingga penghargaan dan perlindungan guru.
“Marketplace hanya cara, tapi harus melalui tahapan transformasi tata kelola yang benar, baik, sistematis, akademis dan dengan ciri khas Indonesia,” ujar dia.
Dudung mengatakan, jika semua itu belum dilaksanakan lalu pemerintah langsung membuat marketplace maka hal itu justru akan membahayakan para guru. Sebab, masih banyak guru-guru yang berada di wilayah blank spot yang harus menjadi perhatian dan pemikiran semua pihak.
“Harus dikuatkan terlebih dahulu mulai dari sistem, SDM, kemudian transformasi strukturalnya. Kalau belum, ini akan berbahaya bagi para guru,” jelas Dudung.
Dia menambahkan, dalam pelaksanaannya nanti pun semua harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kualitas para guru dalam mengajar harus terus diperhatikan. Hal itu penting untuk dipastikan untuk masa depan, jadi perlu disiapkan dengan baik dan benar.
“Harus sesuai aturan-aturan yang berlaku dan menjaga kualitas para guru dalam mengajar. Apalagi untuk masa depan. Jadi siapkan saja. Tekniknya mau dengan cara marketplace atau apa yang penting tata kelola disiapkan dengan baik,” ujar dia.
Pemerintah pusat berencana membuat lokapasar yang dipergunakan sebagai talent pool tenaga guru. Pembentukan lokapasar tersebut dilakukan sebagai upaya mengatasi persoalan munculnya guru honorer yang terus terjadi selama bertahun-tahun selama ini dan rencananya akan diberlakukan pada 2024 mendatang.
“Marketplace untuk guru adalah suatu database yang nanti akan didukung secara teknologi. Di mana semua sekolah dapat mengakses siapa saja sih yang bisa menjadi guru dan siapa yang saya mau undang untuk menjadi guru di sekolah saya,” ujar Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Kebudayaan, Nadiem Makarim dalam rapat dengan Komisi X DPR RI yang disiarkan secara daring, dikutip Kamis (25/5/2023).
Ada dua kriteria guru yang dapat memasuki lokapasar tersebut, yakni guru yang sudah lolos seleksi calon ASN dan guru yang sudah lulus pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan. Ketika guru tersebut sudah terkonfirmasi untuk mengajar sekolah, mereka akan otomatis diangkat menjadi ASN.
Dengan rencana di atas, maka akan ada perubahan Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN. Upaya tersebut kini tengah dikerjakan secara lintas kementerian. Di samping itu, pembangunan sistem platform lokapasar guru tersebut kini juga sedang dalam proses perancangan dan pengerjaan.
“Tentunya ini semua akan didukung melalui teknologi. Pembangunan sistem marketplace yang sedang dibangun dan dirancang sekarang,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
