Rabu 22 Feb 2023 15:20 WIB

AHY Tegaskan Proporsional Tertutup Rampas Hak Rakyat

AHY menegaskan Demokrat dan Nasdem terdepan menolak proporsional tertutup.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Agus raharjo
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh usai melakukan pertemuan tertutup di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (22/2).
Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh usai melakukan pertemuan tertutup di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (22/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengakui salah satu pembahasannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh adalah isu penerapan sistem proprosional tertutup dalam Pemilu 2024. Sistem tersebut kemungkinan berlaku jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan terhadap sistem proporsional terbuka.

Partai Demokrat dan Partai Nasdem ditegaskannya akan menjadi yang terdepan dalam menolak sistem proporsional tertutup. Sebab, sistem yang terbuka merupakan mekanisme terbaik dan relevan bagi demokrasi Indonesia yang majemuk.

Baca Juga

"Kalau kita kembali ke sistem proporsional tertutup artinya kita set back, mundur sekian belas tahun ke belakang, rugilah kitra semua karena hak rakyat dirampas," ujar AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (22/2/2023).

Masyarakat tentu ingin memilih anggota legislatif yang terbaik dan menyerap aspirasi di wilayahnya. Bukan malah mencoblos partai politik tertentu, tetapi tak mengetahui siapa yang akan mewakilinya di parlemen berbagai tingkatan.

"Kita ingin memilih yang terbaik daripada wakil rakyat maupun pemimpin kita di negeri ini. Oleh karena itu, jangan sampai ada hak rakyat yang dirampas, sehingga rakyat dipaksa seperti membeli kucing dalam karung," ujar AHY.

Partai Demokrat dan Partai Nasdem sendiri tergabung bersama enam partai politik di parlemen yang menolak sistem proporsional tertutup. Hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyampaikan dukungannya terhadap mekanisme pemilihan tersebut.

Tegasnya, perubahan sistem pemilu tak tepat dilakukan di tengah tahapan Pemilu 2024 yang kurang dari setahun lagi. Timbul-tenggelamnya wacana tersebut hanya membuat tahapannya berlangsung gamang dan membingungkan partai politik dan pemilih.

"Justru sesuatu yang sangat fundamental harusnya dibicarakan baik-baik, melibatkan semuanya, jangan ada paksaan-paksaan tertentu yang bisa kita sesali sebagai bangsa. Oleh karena itu, kami sepakat bahwa ini harus kita jaga jangan sampai ada upaya-upaya yang mengalihkan kita ke demokrasi yang sentralistik," ujar AHY.

"Kita ingin partai-partai politik juga semakin modern, maju, dan juga egaliter," sambungnya menegaskan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement