REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Kerja Daerah Program Bangga Kencana di hotel Holiday Inn Kota Bandung, Selasa (14/2/2023) lalu. Raker digelar dengan tujuan untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi antara berbagai pihak terkait guna mencapai target program Bangga Kencana dan penurunan stunting di wilayah tersebut.
Rapat kerja ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendorong terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir dan Batin. Program Bangga Kencana merupakan program pemerintah pusat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu hamil, bayi, dan balita di Indonesia.
Program ini mengusung konsep pelayanan kesehatan yang holistik, terpadu, dan berkelanjutan. Dalam konteks Jawa Barat, program Bangga Kencana diintegrasikan dengan program penurunan stunting, yang merupakan salah satu prioritas pembangunan kesehatan.
Rapat kerja dihadiri oleh berbagai pihak terkait, seperti perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dinas Kesehatan, dan berbagai stakeholder lainnya. Salah satu hal yang dibahas dalam rapat kerja ini adalah upaya untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi antara berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan program Bangga Kencana dan penurunan stunting.
Hal ini dianggap penting karena program tersebut melibatkan banyak stakeholder yang memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Kemudian, juga disepakati untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak terkait, serta melakukan kolaborasi dalam hal pengembangan program dan pelaksanaan kegiatan.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat Wahidin mengatakan, raker kali ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di Jawa Barat pada tahun 2022. Kemudian, merencanakan, menyusun dan membahas kebijakan dan strategi operasional pelaksanaan pada tahun 2023.
Hal yang paling penting, lanjutnya, adalah sebagai forum konsolidasi dan menggalang penguatan komitmen bersama seluruh pihak dan stake holder dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana di Jawa Barat pada tahun 2023. Hal ini guna mewujudkan Agenda Pembangunan yang tertuang dalam Dokumen RPJMN 2020-2024.
BKKBN telah melaksanakan Program Pemerintah diantaranya Pengendalian Kuantitas Penduduk, keberhasilan tersebut ditandai dengan telah menurunnya Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Barat menjadi 1,34 pada tahun 2020. Begitu juga dengan capaian Pola Kelahiran Total atau Total Fertility Rate (TFR) yang sudah mencapai 2,11 dan Kelahiran Kelompok Umur (ASFR) Usia 15-19 Tahun yang turun menjadi 24,46/1000 Kelahiran (berdasarkan Hasil Long Form Sensus Penduduk Tahun 2020 yang telah dirilis BPS).
"Hasil TFR menunjukan bahwa Jawa Barat telah menuju Replacement Level atau Penduduk Tumbuh Seimbang (seorang Ibu akan digantikan oleh 1 Anak Perempuan)," jelas Wahidin.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil), mengatakan, stunting menjadi masalah bersama. Itulah mengapa bagi saya isu stunting itu harus diurus oleh semua dinas yang ada dalam kepemimpinan saya, dan satu pns jadi bapak asuh anak stunting, sehingga 800.000 anak stunting diurus oleh 800.000 pns.
"Maka kita bisa lihat dua tahun kedepan akan seperti apa Provinsi Jawa Barat," kata Emil.
Emil mengatakan, kualitas SDM menjadi ukuran penting bagi Indonesia apabila Indonesia ingin menjadi Negara Adidaya, menuju Indonesia menjadi negara Maju Negara Adidaya di tahun 2045. Menurut Emil, ada tiga syarat utama yaitu, demokrasi damai dan kondusif, dimana sosial politik harus kondusif.
Kemudian, kedua, ekonomi digital harus dikusai. Sementara ketiga, tidak boleh ada stunting di dalam generasi.
"Kita harus menciptakan generasi kompetetif dan bebas stunting," jelas Emil.
Kepala BKKBN yang diwakili Deputi KB dr Eni Gustina, MPH, mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah Provinsi Jawa Barat dengan penurunan stunting terbesar se-Indonesia dengan penurunan 4,3 persen dari angka penurunan pada tahun 2021 sebesar 24,5 persen menjadi 20,2 persen di 2022. Kemudian, untuk tahun ini harus bisa menurunkan dua kali lipat, jadi untuk tahun 2023 harus bisa mendapatkan 8,6 persen.
"Hampir semua desa di Jabar ada satu pasangan Generasi Berencana(GenRe), sehingga anak-anak GenRe ini yang akan menjadi agent of change. Saat ini Jabar secara keseluruhan sudah masuk Jawara sebelum Juara, karena angka-angkanya sudah masuk dibawah rate seluruh Indonesia," katanya.
"Saat ini, rata-rata pendidikan 8,3 persen jadi masih dibawah SMP , sehingga khawatir lansianya menjadi ketergantungan terhadap yang muda. Bila penduduk sudah seimbang rata, maka tidak ada beban, saling melengkapi menuju Indonesia Emas ditahun 2045," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
