Selasa 14 Feb 2023 14:47 WIB

NGO Belanda Desak Perumusan Pakta Senjata Otonom Penuh

Perlu dipastikan manusia masih kendalikan senjata berbasis kecerdasan buatan

Salah satu senjata otonom
Foto: npr.com/gettyimages
Salah satu senjata otonom

REPUBLIKA.CO.ID, DEN HAAG -- Pakta mengenai senjata otonom penuh (AWS) perlu segera dibuat untuk memastikan bahwa manusia masih memegang kendali utama dalam penggunaan senjata berbasis kecerdasan buatan, kata kepala bidang perdagangan senjata organisasi perdamaian Belanda PAX, Frank Slipjer.

Pesatnya perkembangan sistem persenjataan dengan kemampuan otonom yang semakin mumpuni, tidak dibarengi dengan kerangka peraturan penggunaan yang sesuai norma hukum dan etika, kata Frank di Den Haag, Senin (13/2/2023).

"Oleh karena itu, sangat diperlukan pakta untuk mengatasi masalah ini dan memastikan kendali manusia dalam penggunaan senjata otonom serta mencegah dehumanisasi digital," kata dia.

Palang Merah Internasional (ICRC) mendefinisikan senjata otonom penuh sebagai sistem persenjataan yang memiliki otonomi dalam situasi kritis. Senjata ini memiliki kemampuan untuk memilih dan menyerang target tanpa keterlibatan manusia dan hanya berdasar data sensor. Artinya, manusia tidak tahu secara spesifik objek yang akan diserang, serta waktu dan tempat serangan.

"Memutuskan hidup dan mati seseorang berdasarkan algoritma tidak bisa diterima secara etika dan merendahkan harkat manusia," kata dia.

Belanda, lanjut dia, perlu melangkah ke depan untuk mendukung pakta mengenai penggunaan senjata otonom penuh berbasis kecerdasan buatan (AI) ini. Sementara itu, penasihat senior Palang Merah Belanda Jan Tijmen Ninck Blok mengatakan kekhawatiran utama saat ini adalah penggunaan AWS baik secara ofensif maupun defensif.

"Perlu dilakukan kajian legal untuk persenjataan baru agar tidak melanggar hukum kemanusiaan internasional," kata Jan.

Senjata otonom yang tidak jelas mekanisme kerjanya serta yang menyasar manusia harus dilarang, kata Jan. Jenis senjata otonom lain juga harus diatur secara ketat penggunaannya untuk melindungi warga sipil, katanya.

Pemerintah Belanda akan menggelar konferensi mengenai penggunaan kecerdasan buatan secara bertanggung jawab di bidang militer, REAIM 2023. REAIM 2023 akan menjadi ajang parapihak untuk berdiskusi mengenai peluang, tantangan dan risiko terkait aplikasi AI dalam militer. Korea Selatan menjadi co-host dalam konferensi yang akan digelar pada 15-16 Februaridi World Forum Den Haag.

Utusan khusus Belanda untuk REAIM 2023 Ed Kronenburg mengatakan konferensi akan diikuti perwakilan dari 70 negara dan menjadi seruan bagi masyarakat internasional untuk bertindak terkait penggunaan kecerdasan buatan dalam militer.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement