REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2023 sudah dimulai. Untuk itu, Rapat Koordinasi Persiapan Pemberangkatan Ibadah Haji 2023 di Asrama Haji Indramayu digelar Sabtu (11/2/2023) lalu.
Rapat koordinasi ini dihadiri Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementwrian Agama (Kemenag) Saiful Mujab, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Ajam Mustajam, Kepala Biro Kesra Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Barnas Adjidin, serta seluruh stakeholder yang terkait dalam pemberangkatan Ibadah Haji 2023.
Kepala Biro Kesra Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Barnas Adjidin, menyampaikan apresiasi terkait percepatan dan kesiapan Penyelenggaraan haji, yang akan dilaksanakan di Asrama Haji Indramayu dan Bandara Kertajati.
Dia juga meminta, seluruh instansi terkait untuk mempersiapkan segala layanan serta sarana dan prasarananya (sarpras). “Dalam hal pelayanan di embarkasi ini harus juga dipersiapkan secara strukturalnya. Jangan lupa sebelum itu seluruh sarpras harus di cek kembali,” ujar dia dalam keterangan yang didapat Republika, Selasa (14/2/2023).
Pelayanan dan kesiapan pemberangkatan Ibadah Haji ini juga menjadi perhatian khusus dari Kakanwil Kemenag Jabar, Ajam Mustajam. Ia mengatakan, akan ada 7.900 jamaah yang diberangkatkan dari Asrama Haji Indramayu.
Untuk itu, Ajam meminta, agar seluruh persiapan pemberangkatan ini harus benar-benar matang. Termasuk di dalamnya hal kecil, seperti gelang identitas yang harus sama dengan paspor dan lahan parkir di Asrama Haji Indramayu.
Terakhir, Ajam dan Barnas juga sama-sama berharap agar seluruh stakeholder dapat bekerjasama, dalam mempersiapkan pemberangkatan jemaah haji 2023 ini.
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab menyampaikan harapannya agar rapat persiapan ini menjadi evaluasi, guna kelancaran pemberangkatan jemaah. Pertemuan rapat koordinasi ditutup dengan peninjauan langsung kesiapan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Seluruh pihak terkait langsung melakukan simulasi sederhana untuk melihat rute dan fasilitas kesiapan bandara.
Hadir dalam rakor tersebut perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Pemprov Jawa Barat, Otoritas Bandara, Angkasa Pura serta Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
