REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masalah prevalensi stunting secara nasional di Indonesia merupakan akumulasi dari enam provinsi dengan prevalensi stunting yang tergolong sangat tinggi di atas 30 persen, 22 provinsi dengan masalah stunting yang tergolong tinggi antara 20 hingga 30 persen, dan hanya enam provinsi dengan masalah stunting yang tergolong medium antara 10 hingga 20 persen.
Meski ada 14 provinsi dengan prevalensi stunting di bawah angka nasional, namun baru 6 provinsi yang angka stuntingnya di bawah 20 persen, yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, DKI Jakarta dan Provinsi Bali.
Untuk mencapai target prevalensi stunting 14 persen pada 2024, dibutuhkan penguatan kerja sama berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk memastikan akses lengkap intervensi gizi spesifik dan sensitif oleh keluarga berisiko stunting.
Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting secara nasional, diperlukan laporan rutin dari seluruh capaian indikator kunci kegiatan lintas Kementerian dan Lembaga, baik per semester maupun tahunan, seperti yang diamanahkan dalam Perpres Nomor 72 tahun 2021.
Sehubungan dengan itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku Ketua Koordinator Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) pusat menyelenggarakan rapat konsolidasi. Rapat itu membahas Capaian dan Kendala dalam Pelaksanaan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dan RAN Pasti 202-2024 Lintas Kementerian dan Lembaga.
Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, dalam sambutannya berharap, pertemuan itu menjadi suatu momentum untuk menyelesaikan semua indikator kinerja dan definisi operasional sehingga akan jadi referensi terhadap capaian berikutnya.
“Walaupun angka pastinya masih dalam proses, karena hasil data PK juga belum selesai, tapi setelah pertemuan ini sampai akhir Desember semua angka-angka juga diharapkan bisa selesai. Sehingga benar-benar mempunyai base line capaian indikator di tahun 2022 Untuk mengukur tahun berikutnya," ujar Hasto, Rabu (14/12/2022).
Dalam perjalanannya menurunkan angka stunting selama kurang lebih dari tahun ini sudah ada pengalaman dan catatan penting yang bisa dijadikan refleksi untuk tim BKKBN dan Tim Percepatan Penurunan Stunting.
“Masukan dari Bapak ibu semua dalam pertemuan ini, termasuk kendala yang ditemui di lapangan akan menjadi dasar pembuatan strategi baru, langkah baru untuk melanjutkan langkah yang sudah ada dan strategi baru agar ada peningkatan di tahun 2023," tambah Hasto.
Kegiatan itu diikuti oleh peserta dari Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Wakil Presiden, Kemenko PMK, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan dan BKKBN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
